Penduduk PPU Tembus 206 Ribu Jiwa, Kursi DPRD Berpeluang Bertambah Jadi 30
Editorialkaltim.com – Jumlah penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kini telah menembus 206 ribu jiwa. Pertumbuhan tersebut membuka peluang bertambahnya jumlah kursi DPRD PPU dalam Pemilu 2029.
Ketua DPRD PPU Raup Muin mengatakan, jumlah penduduk menjadi salah satu dasar dalam menentukan alokasi kursi legislatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan populasi PPU yang kini melampaui 200 ribu jiwa, jumlah anggota DPRD berpeluang meningkat dari komposisi saat ini menjadi 30 kursi.
“200 ribu jiwa, maka terjadi penambahan kursi, dengan data penduduk PPU saat ini, kursi DPRD PPU sudah bisa menjadi 30,” ujarnya, Rabu (10/9/2026).
Pertumbuhan penduduk tersebut juga menjadi perhatian DPRD karena PPU berada di kawasan strategis yang berbatasan langsung dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Perkembangan IKN dinilai turut membawa perubahan terhadap kondisi demografi serta kebutuhan masyarakat di daerah tersebut.
Menurut Raup, bertambahnya penduduk perlu diikuti penguatan keterwakilan masyarakat di lembaga legislatif. Penambahan jumlah kursi diharapkan membuat representasi masyarakat semakin proporsional sekaligus mengakomodasi kebutuhan pembangunan yang terus berkembang.
Meski demikian, kepastian penambahan kursi DPRD PPU masih harus melalui tahapan dan mekanisme menjelang Pemilu 2029. DPRD PPU masih menunggu jadwal resmi sekaligus mencermati perkembangan regulasi yang berkaitan dengan penataan daerah pemilihan (dapil).
Selain regulasi pemilu, perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) turut menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi mekanisme penataan alokasi kursi serta penetapan batas wilayah dapil.
Raup menjelaskan, pembahasan lebih jauh mengenai komposisi dapil dan penambahan kursi biasanya berlangsung ketika tahapan resmi pemilu mulai mendekat. DPRD akan terus mengikuti perkembangan regulasi sebelum menentukan langkah lebih lanjut.
Penambahan kursi nantinya tidak hanya berkaitan dengan bertambahnya jumlah anggota legislatif. Perubahan tersebut juga diharapkan memperkuat keterwakilan masyarakat seiring meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan pelayanan publik.
DPRD PPU akan terus mencermati perkembangan data kependudukan serta tahapan penetapan dapil dan alokasi kursi menjelang Pemilu 2029. Langkah tersebut diperlukan agar keterwakilan masyarakat tetap proporsional di tengah perkembangan PPU sebagai daerah penyangga IKN.(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
