Editorialkaltim.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Salehuddin mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim mempertegas penerapan reward and punishment serta pengawasan kinerja aparatur sipil negara (ASN). Langkah tersebut dinilai penting menyusul penerapan kebijakan work from anywhere (WFA) yang memberikan fleksibilitas bagi ASN dalam bekerja.
“Yang pasti kami berharap justru dengan tidak ada pengurangan TPP ini, harusnya pihak ASN lebih bisa maksimal bekerja untuk melayani kepentingan publik,” ujar Salehuddin, Senin (7/9/2026).
Ia mengatakan, fleksibilitas sistem kerja semestinya tidak menjadi alasan bagi ASN untuk menurunkan kinerja. Kebijakan WFA membuat pola kerja lebih fleksibel karena ASN tidak harus selalu hadir di kantor.
Di tengah penerapan sistem tersebut, Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN di Kaltim tetap diberikan tanpa pengurangan.
Salehuddin menyebut sejumlah daerah lain telah melakukan penyesuaian terhadap pemberian tunjangan maupun kinerja ASN. Namun, Kaltim hingga kini masih mempertahankan TPP.
“Komitmen pemerintah saat ini tetap tidak mengurangi seperti yang ada di provinsi lain, misalnya di Sulut atau segala macam. Kemudian di beberapa eselon tertentu dilakukan proses pengurangan. Untuk sampai saat ini kita belum sampai ke situ,” katanya.
Ia berharap fleksibilitas tersebut tidak dimanfaatkan sebagian ASN untuk bekerja secara tidak maksimal.
“Jangan sampai dengan fleksibilitas itu justru teman-teman ASN tidak bisa maksimal untuk bekerja. Tidak ada alasan lagi sementara proses pengurangan di daerah lain sudah terjadi, sementara di kita enggak,” tegasnya.
Karena itu, ia meminta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), serta Pemprov Kaltim memperkuat evaluasi kinerja ASN. Jika ditemukan ASN dengan kinerja tidak efektif, penerapan reward and punishment harus dilakukan secara tegas.
“Saya pikir data-datanya sudah lengkap semua. Tegaskan saja kalau kinerja teman-teman, mohon maaf ASN yang memang tidak ada niatan baik sementara TPP-nya tetap sama. Ini betul-betul keterlaluan,” ujarnya.
Ia menambahkan, penerapan reward and punishment semakin penting di tengah efisiensi anggaran. TPP yang tetap diberikan harus diimbangi peningkatan kinerja ASN, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Sekali lagi reward and punishment harus kita tegakkan. Tidak ada kata lain. Apalagi sekarang semua kegiatan dan program kegiatan semua dikurangi sementara TPP masih tetap kita berikan. Sudah harus dijawab dengan kinerja yang maksimal, terutama yang pelayanan publik,” pungkasnya. (adr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
