Pemkab PPU Dorong Komdigi Tuntaskan Blank Spot, Enam Titik Jadi Perhatian

Editorialkaltim.com – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendorong percepatan penanganan wilayah yang masih mengalami blank spot dan keterbatasan kualitas jaringan telekomunikasi. Enam titik yang saat ini masih berada dalam kewenangan Pemkab PPU menjadi perhatian untuk mendapatkan penguatan konektivitas digital.

Upaya tersebut dibahas dalam audiensi Pemkab PPU bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI, Jumat (14/8/2026), di ruang rapat Wakil Menteri Komdigi. Rombongan dipimpin Bupati PPU Mudyat Noor bersama Wakil Bupati Abdul Waris Muin dan diterima Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria serta Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Wayan Toni Supriyanto.

Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian (AIP) Diskominfo PPU, Fitriani mengatakan, pemerintah daerah membawa data sejumlah wilayah yang membutuhkan penguatan jaringan agar dapat diverifikasi dan ditindaklanjuti secara teknis oleh pemerintah pusat.

“Dalam pertemuan tersebut, Pemkab PPU menyampaikan kondisi jaringan telekomunikasi di sejumlah wilayah yang masih membutuhkan penguatan. Kita mengusulkan agar lokasi-lokasi tersebut dapat menjadi perhatian Kementerian Komdigi untuk dilakukan verifikasi dan penanganan secara teknis,” ujar Fitriani.

Berdasarkan identifikasi awal, terdapat sembilan titik yang tercatat mengalami blank spot. Namun setelah penyesuaian batas wilayah dan sebagian wilayah masuk dalam kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), terdapat enam titik yang kini masih menjadi kewenangan dan perhatian Pemkab PPU. Meski demikian, seluruh data awal tetap disampaikan kepada Komdigi sebagai bahan pertimbangan.

Penanganan di setiap lokasi nantinya akan disesuaikan dengan kondisi teknis di lapangan. Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria mengatakan pemerintah pusat akan berkoordinasi dengan operator telekomunikasi untuk menentukan solusi yang paling sesuai.

“Lokasi-lokasi yang disampaikan pemerintah daerah akan kita lihat secara teknis. Nanti kita koordinasikan dengan operator untuk mengetahui apakah dapat dilakukan optimalisasi BTS, perubahan arah antena, penguatan perangkat, penambahan BTS, atau solusi lainnya,” jelas Nezar.

Pemkab PPU menilai pemerataan konektivitas semakin penting karena jaringan telekomunikasi tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan komunikasi masyarakat, tetapi juga mendukung pelayanan pemerintahan, pendidikan hingga aktivitas ekonomi. Diskominfo PPU selanjutnya akan menyiapkan data pendukung sekaligus mengawal proses verifikasi bersama Komdigi dan operator telekomunikasi.

“Kami akan terus mengawal dan berkoordinasi agar usulan ini dapat ditindaklanjuti. Pemerataan konektivitas digital merupakan salah satu kebutuhan penting untuk mendukung pelayanan publik dan aktivitas masyarakat di Kabupaten PPU,” pungkas Fitriani. (Adv/Rir)