Tanjung Jumlai Didorong Jadi Sumber PAD
Editorialkaltim.com – Rencana menjadikan Pantai Tanjung Jumlai sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dinilai harus tetap melibatkan masyarakat yang selama ini mengelola kawasan wisata tersebut secara mandiri.
Anggota Komisi II DPRD PPU Jamaluddin mengatakan, penataan Tanjung Jumlai tidak bisa dilakukan hanya dengan menerapkan sistem pengelolaan baru. Pemerintah daerah juga perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat setempat, terutama warga pemilik lahan yang selama ini terlibat langsung dalam pengelolaan kawasan.
“Dengan tentunya tidak meninggalkan kearifan lokal yang ada. Artinya, di sini kan masih tradisional sekali dan masih sistemnya itu dikelola oleh masing-masing masyarakat yang punya lahan,” ujarnya, Senin (10/8/2026).
Menurut Jamaluddin, kondisi tersebut perlu menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan pola pengelolaan Tanjung Jumlai. Komunikasi dengan masyarakat dinilai penting sebelum pemerintah menerapkan konsep baru untuk mengembangkan kawasan wisata tersebut.
Masyarakat, kata dia, perlu mendapat pemahaman mengenai rencana pengembangan Tanjung Jumlai, termasuk peluang kerja sama antara pemerintah dan warga dalam pengelolaan kawasan.
“Oleh karena itu, ini yang sebenarnya yang perlu dibangun komunikasinya, dilakukan upaya pendekatan, diberikan edukasi pemahaman terhadap masyarakat sehingga bisa dikerjasamakan,” lanjutnya.
Jamaluddin menilai pola kerja sama dapat menjadi jalan tengah agar pengembangan pariwisata dan upaya meningkatkan PAD tetap berjalan tanpa menghilangkan peran masyarakat.
Pemerintah daerah, menurutnya, dapat merumuskan mekanisme pengelolaan yang lebih tertata. Dengan skema tersebut, potensi pendapatan daerah bisa dioptimalkan, sementara masyarakat pemilik lahan tetap memperoleh manfaat dari aktivitas wisata.
Namun, Jamaluddin mengaku belum melihat langkah konkret pemerintah untuk membangun pola kerja sama tersebut. Padahal, optimalisasi PAD melalui sektor pariwisata disebut sudah beberapa kali dibahas bersama pemerintah daerah.
“Cuma sayangnya sampai saat ini, detik ini, tidak ada sama sekali upaya dan usaha untuk itu dilakukan. Saya tidak tahu apa kendala daripada pemerintah, saya tidak terlalu mendalami alasan daripada pemerintah,” ujarnya.
Ia mendorong pemerintah segera membuka ruang komunikasi dengan masyarakat untuk mencari skema pengelolaan yang dapat diterima semua pihak. Dengan demikian, potensi Tanjung Jumlai dapat dikembangkan tanpa mengesampingkan kearifan lokal dan masyarakat yang selama ini menggantungkan aktivitasnya di kawasan tersebut.(ta/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
