Editorialkaltim.com – DPRD Kota Samarinda mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Dinas Pendidikan mempercepat pemerataan sarana dan prasarana sekolah negeri. Langkah itu dinilai menjadi kunci menghapus stigma sekolah favorit yang masih memengaruhi pilihan masyarakat saat Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) berlangsung.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda M. Novan Syahronny Pasie mengatakan, seluruh sekolah negeri pada dasarnya menerapkan kurikulum yang sama sesuai standar nasional. Namun, kelengkapan fasilitas di setiap sekolah masih belum merata sehingga memunculkan persepsi adanya sekolah yang lebih unggul dibanding lainnya.
“Sebenarnya kurikulum di setiap sekolah negeri itu sama, bahkan secara nasional juga sama. Yang membedakan adalah fasilitas-fasilitas yang ada di setiap sekolah. Ini yang memang menjadi PR bersama,” ujarnya, Selasa (14/7/2026).
Menurut Novan, sejumlah sekolah telah memiliki fasilitas yang lengkap, mulai dari laboratorium hingga lapangan olahraga. Sementara itu, masih ada sekolah yang belum memiliki sarana pendukung serupa sehingga menjadi pertimbangan utama orang tua saat memilih sekolah untuk anaknya.
Karena itu, ia meminta Pemkot Samarinda terus memprioritaskan pemerataan fasilitas pendidikan agar kualitas layanan di seluruh sekolah negeri semakin seimbang.
Ia menjelaskan, upaya tersebut terus dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Saat ini, Samarinda memiliki sekitar 164 sekolah dasar (SD) negeri dan 50 sekolah menengah pertama (SMP) negeri yang membutuhkan peningkatan sarana secara bergiliran.
“Kalau kita bicara pemerataan, maka sarana dan prasarana itu harus terus dibenahi. Memang jumlah sekolah kita cukup banyak sehingga penanganannya dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan APBD,” katanya.
Selain pembenahan infrastruktur, Komisi IV DPRD Samarinda juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan pendidikan. Novan meminta masyarakat tidak ragu menyampaikan laporan apabila menemukan guru maupun tenaga pendidik yang dinilai kurang disiplin atau tidak memberikan pelayanan secara optimal.
Menurutnya, setiap sekolah telah memiliki pengawas sehingga setiap aduan masyarakat harus segera ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan agar kualitas pendidikan tetap terjaga.
“Jangan sampai kita sudah minim di fasilitas yang belum merata, kemudian kualitas mengajarnya juga ikut menjadi persoalan. Kalau ada laporan masyarakat terkait oknum guru yang kurang disiplin, harus segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
Novan berharap pemerataan fasilitas dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, seluruh sekolah negeri di Samarinda memiliki mutu yang semakin setara sehingga masyarakat tidak lagi terpaku pada anggapan adanya sekolah favorit. (sal/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
