Editorialkaltim.com – DPRD Kota Samarinda menyoroti keterbatasan anggaran program pengendalian penduduk dan keluarga berencana (KB) yang dinilai bisa berdampak panjang, Selasa (28/4/2026), Samarinda. Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu upaya menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk di masa mendatang.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, menilai program KB menjadi salah satu instrumen penting untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di daerah. Namun, minimnya dukungan anggaran membuat implementasi program tersebut belum berjalan maksimal.
“Program pengendalian penduduk membutuhkan dukungan anggaran yang memadai agar bisa berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat secara luas,” ujarnya.
Ia menilai dampak dari lemahnya program pengendalian penduduk tidak akan langsung terlihat. Namun dalam jangka panjang, kondisi tersebut bisa memicu persoalan baru, termasuk beban anggaran daerah yang semakin besar.
“Jika tidak dikendalikan sejak sekarang, ledakan penduduk dapat terjadi dan akan membebani sektor kesehatan, ekonomi, serta lapangan kerja masyarakat,” katanya.
Anhar juga menyoroti luasnya tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) yang dinilai tidak sebanding dengan alokasi anggaran yang tersedia. Menurutnya, tanpa dukungan keuangan yang cukup, target program akan sulit tercapai.
“Tugas dinas sangat luas dalam menekan laju pertumbuhan penduduk, sehingga perlu dukungan anggaran yang seimbang agar program bisa berjalan efektif,” tegasnya.
Selain persoalan anggaran, ia juga mengungkapkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program sebelumnya, seperti Kampung KB, yang dinilai belum optimal. Beberapa program disebut hanya berjalan secara administratif tanpa aktivitas nyata di lapangan.
“Dari evaluasi yang ada, banyak program belum berjalan maksimal dan cenderung hanya bersifat administratif tanpa memberikan dampak signifikan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Ia menyebut temuan tersebut turut memengaruhi kebijakan anggaran di tahun berikutnya. Catatan hasil pemeriksaan menjadi pertimbangan dalam menentukan alokasi dana, sehingga program KB saat ini mendapatkan porsi yang terbatas.
“Adanya temuan dalam evaluasi membuat alokasi anggaran menjadi terbatas, sehingga pelaksanaan program pengendalian penduduk belum bisa dilakukan secara maksimal,” ujarnya.
Meski begitu, DPRD tetap membuka ruang dukungan terhadap program yang dinilai memiliki dampak nyata. Anhar menekankan pentingnya perencanaan yang matang agar program yang diajukan bisa mendapat prioritas dalam penganggaran.
“Selama program memiliki perencanaan jelas dan berdampak langsung, DPRD akan memberikan dukungan, termasuk mendorong peningkatan alokasi anggaran ke depan,” tutupnya.(sal/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
