Editorialkaltim.com – Isu ketiadaan anggaran sektor ketahanan keluarga mencuat dalam rapat dengar pendapat Komisi IV DPRD Kota Samarinda bersama DP2KB Samarinda, Selasa (28/04/2026), di kantor dewan Jalan Basuki Rahmat, Samarinda. Legislator menilai kondisi ini tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang masih memerlukan penguatan program keluarga.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Muhammad Novan Syahrani Pasie, menegaskan pihaknya langsung memberi perhatian terhadap tidak dialokasikannya anggaran bidang tersebut. Ia menyebut persoalan ini akan dibawa ke pembahasan lanjutan bersama Badan Anggaran.
“Ada bidang ketahanan kesejahteraan keluarga yang tidak mendapatkan anggaran sama sekali, ini jadi perhatian serius kami dan segera dibahas bersama Banggar,” ujarnya.
Menurut Novan, DPRD memiliki tanggung jawab memastikan setiap program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat tetap mendapat dukungan. Ia menilai penguatan keluarga menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas sosial di daerah.
“Dukungan DPRD sangat penting dalam memastikan aspirasi masyarakat terakomodasi dan program pembangunan sosial berjalan optimal serta memberikan dampak nyata luas,” katanya.
Selain menyoroti anggaran, DPRD juga menekankan perlunya langkah cepat dalam pelaksanaan program yang sudah berjalan. Ia meminta OPD terkait tetap memaksimalkan penggunaan anggaran yang tersedia sambil menunggu peluang tambahan dana.
“Kita tidak boleh pesimis menghadapi keterbatasan anggaran, program harus tetap berjalan maksimal sambil mendorong peluang penambahan dana melalui perubahan APBD,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, DPRD turut mencermati usulan anggaran DP2KB Samarinda yang jauh lebih besar dibanding pagu yang disetujui. Dari kebutuhan sekitar Rp19 miliar, hanya Rp10 miliar yang disahkan, termasuk bantuan pusat. Setelah dikurangi biaya operasional, dana efektif untuk program dinilai cukup terbatas.
Tak hanya itu, Komisi IV juga memberikan apresiasi terhadap capaian penurunan angka stunting di Samarinda yang berada di bawah target nasional. Meski demikian, DPRD menilai upaya perbaikan gizi masyarakat tetap harus diperkuat agar hasil tersebut bisa terus dipertahankan.
“Capaian penurunan stunting patut diapresiasi, namun masih ada masyarakat terdampak sehingga upaya penanganan harus terus diperkuat menghadapi tekanan ekonomi global,” tutupnya.(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
