Banjir Rob Rendam Babulu Laut, Bupati PPU Janjikan Penanganan Terpadu

Editorialkaltim.com – Banjir akibat pasang laut kembali merendam Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Minggu pagi. Kondisi ini mendorong Bupati Penajam Paser Utara Mudyat Noor turun langsung ke lokasi guna meninjau dampak yang dirasakan warga.

Dalam kunjungan tersebut, Mudyat didampingi Wakil Ketua Komisi II DPRD PPU Sujiati serta Kepala Desa Babulu Laut Sahudi bersama sejumlah pejabat terkait. Di lokasi, warga memanfaatkan momen itu untuk menyampaikan berbagai keluhan, mulai genangan berulang hingga dampaknya terhadap aktivitas sehari-hari.

Tak sekadar melihat kondisi lapangan, Mudyat juga berdialog langsung dengan masyarakat guna menyerap aspirasi dan mengidentifikasi langkah penanganan yang dinilai mendesak. Ia memastikan pemerintah daerah akan mengambil tindakan, baik jangka pendek maupun panjang.

“Kami ingin memastikan langsung kondisi di lapangan. Penanganan akan diupayakan secepat mungkin agar dampaknya tidak terus berulang,” ujarnya, Minggu (19/4/2026), Desa Babulu Laut.

Mudyat menilai persoalan banjir rob di kawasan pesisir seperti Babulu Laut tidak bisa ditangani secara parsial. Menurutnya, diperlukan pendekatan menyeluruh, termasuk pembenahan sistem drainase, normalisasi saluran air, hingga kajian teknis pembangunan tanggul atau sistem pengendalian air.

Di sisi lain, Sujiati menyatakan DPRD siap mengawal upaya penanganan tersebut, termasuk lewat fungsi pengawasan dan dukungan kebijakan. Ia menekankan banjir berulang harus menjadi prioritas penanganan.

“Kondisi ini tidak boleh dianggap biasa. Harus ada langkah konkret agar tidak terus terjadi setiap musim tertentu,” katanya.

Sementara itu, Sahudi berharap kunjungan tersebut tidak berhenti di peninjauan semata. Ia menekankan perlunya solusi nyata, mengingat banjir rob kerap terjadi dan telah berdampak ke ekonomi warga hingga aspek kesehatan masyarakat.

Sahudi menyebut air pasang masuk ke permukiman, merendam jalan lingkungan, dan mengganggu aktivitas tambak milik warga. Genangan juga memicu kekhawatiran warga soal sanitasi dan potensi penyakit kulit serta diare jika air kotor mengendap lama.

Mudyat meminta dinas teknis segera menghitung kebutuhan anggaran, menyiapkan desain awal, dan berkoordinasi dengan provinsi guna percepatan pembangunan sistem pengendalian pasang. Ia menargetkan langkah jangka pendek seperti pompanisasi dan pembersihan saluran bisa berjalan dalam pekan ini.

Pemkab PPU juga akan membuka posko pengaduan di kantor desa supaya keluhan warga tercatat dan penanganan lebih terarah. Sujiati menambahkan DPRD akan memastikan alokasi anggaran perubahan mengakomodasi kebutuhan mendesak di Babulu Laut.

Warga menyambut baik komitmen tersebut namun tetap menunggu realisasi di lapangan. Mereka berharap penanganan terpadu segera dijalankan supaya banjir rob tidak lagi menjadi langganan setiap kali pasang tinggi datang.(tin/ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.