Editorialkaltim.com – Mediasi sengketa tapal batas antara Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memasuki babak strategis. Rapat mediasi yang digelar di Kantor Badan Penghubung Kaltim, Jakarta, Kamis (31/7/2025), menghadirkan sejumlah tokoh penting daerah, termasuk Gubernur Kaltim, Bupati dan Ketua DPRD Kutim, Wali Kota dan Ketua DPRD Bontang, serta Sekdaprov Kaltim.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengambil peran aktif dalam proses tersebut. Ia menekankan pentingnya penyelesaian yang mengedepankan realitas sosial serta keberlangsungan pelayanan publik. Hasanuddin juga menyuarakan pentingnya kunjungan lapangan dan pelibatan kementerian terkait sebagai bentuk keseriusan semua pihak dalam mencari solusi damai atas sengketa tapal batas di wilayah Sidrap.
“Penyelesaian tapal batas tidak bisa hanya dilihat dari sisi administratif, tapi juga harus mempertimbangkan sisi sosial dan akses layanan masyarakat,” tegas Hasanuddin.
Di sisi lain, Pemkab Kutim tetap berfokus pada perencanaan pembangunan jangka panjang, sementara Pemkot Bontang mengajukan judicial review dengan dasar fakta pelayanan publik dan data kependudukan yang menunjukkan dominasi warga Bontang di wilayah yang disengketakan.
Pertemuan tersebut menjadi tonggak penting menjelang putusan Mahkamah Konstitusi yang diharapkan mampu memberikan kejelasan hukum dan menyudahi konflik panjang dengan tetap memprioritaskan kepentingan warga.(ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
