Editorialkaltim.com — Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar menyoroti masih banyak pembangunan berdiri di kawasan rawan bencana.
“Maka perlu diingat agar setiap pembangunan harus berdasarkan analisis risiko bencana (ARB),” kata Deni, Jumat (11/7/2025).
“Juga PUPR ketika melakukan pembangunan harus mengacu pada analisis risiko bencana,” sambungnya.
Ia juga menilai ada beberapa kasus lemahnya penerapan ARB pada pembangunan, contohnya musibah longsor di kawasan Jalan Gerilya dan Damanhuri. Kata Deni, kawasan itu dikenal sebagai kawasan rawan bencana, namun masih dipilih sebagai lokasi permukiman.
“Sudah sering terjadi, seperti kawasan itu sering terjadi bencana, namun tetap dibangun rumah. Padahal kawasan itu seharusnya tidak dijadikan lokasi permukiman,” ujarnya.
Ia menegaskan pentingnya menjadikan ARB dan pengurangan risiko bencana (PRB) sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan. Hal ini sebagai upaya pengurangan terhadap risiko kehilangan nyawa dan kerugian materi.
Selain itu, Deni juga menyampaikan soal kesiapan anggaran pemerintah kota dalam menanggulangi bencana, terutama melalui belanja tidak terduga (BTT). Ia mengingatkan, dana BTT tak mampu menjangkau seluruh kejadian bencana di Samarinda jika pencegahan tidak dijalankan secara serius.
“Ini yang dipertanyakan, seberapa besar alokasi anggaran Pemkot untuk penanganan tanggap darurat atau melalui BTT? Apalagi itu tidak bisa menjangkau seluruh bencana yang terjadi di Kota Samarinda,” tutup Deni. (nit/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
