Editorialkaltim.com – DPRD Bontang menyoroti serius persoalan akses transportasi warga pesisir di Kampung Malahing. Kondisi sulitnya mobilitas, terutama saat air laut surut, dinilai sudah terlalu lama dibiarkan tanpa solusi nyata dari pemerintah daerah.
Anggota Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib, menegaskan bahwa kebutuhan masyarakat pesisir seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah. Ia menilai, pemerintah daerah perlu berani mengambil inisiatif, tanpa harus menunggu arahan dari provinsi.
“Selama ini wacana terus ada, tapi realisasinya tidak kunjung berjalan. Kalau memang untuk kepentingan masyarakat, saya rasa anggaran daerah bisa digunakan. Jangan menunggu terus,” tegas Sahib, Kamis (19/6/2025).
Menurut Sahib, keberadaan wilayah pesisir seperti Kampung Malahing tidak bisa terus-menerus dikesampingkan. Apalagi, kondisi akses transportasi yang terbatas sudah berdampak langsung pada keselamatan warga.
“Bayangkan saja, saat air surut warga yang sakit atau butuh evakuasi harus digotong sampai ke tengah laut dulu. Ini kondisi yang sangat memprihatinkan,” ujarnya.
Sahib mendorong Pemkot Bontang untuk segera menyusun langkah strategis, termasuk opsi pengerukan jalur laut di sekitar dermaga Malahing agar kapal tetap bisa beroperasi 24 jam.
“Ini bukan sekadar soal kewenangan provinsi atau kota, tapi soal kemanusiaan. Warga pesisir butuh perhatian nyata dari pemerintah,” tambahnya.
Sebelumnya, Ketua RT 30 Kampung Malahing, Nasir Lakada, juga mengeluhkan kesulitan yang dihadapi warganya setiap kali air laut surut. Menurutnya, akses evakuasi warga menjadi sangat terganggu karena kapal tidak bisa merapat ke dermaga.(ndi/lia)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
