Eddy Soeparno Desak Pemerintah Sosialisasi Pembatasan BBM Bersubsidi, Jangan Bikin Resah!
Editorialkaltim.com – Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno, mengutarakan kekhawatirannya terhadap rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang sedang digulirkan pemerintah. Eddy menegaskan pentingnya sosialisasi yang efektif untuk mencegah timbulnya kecemasan di kalangan masyarakat.
“Saya mendukung penuh inisiatif ini, tetapi pemerintah harus memastikan bahwa sosialisasi dilakukan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kebingungan,” ucap Eddy, dalam keterangannya pada Senin (15/7/2024).
Eddy menjelaskan dorongan terhadap kebijakan ini telah dimulai oleh Komisi VII sejak tiga tahun yang lalu. Menurutnya, selama ini terdapat ketidaksesuaian dalam pendistribusian BBM bersubsidi yang kerap dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat yang seharusnya tidak berhak.
“Alhamdulillah, meskipun terlambat, langkah evaluasi subsidi BBM ini harus terus dijalankan mengingat mayoritas pengguna BBM bersubsidi saat ini adalah mereka yang tidak seharusnya mendapatkannya,” terang politisi Fraksi PAN tersebut.
Lebih lanjut, Eddy menekankan perlunya keseragaman informasi dari pemerintah mengenai kebijakan ini agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat menambah kebingungan publik.
“Yang akan dikurangi adalah kuantitas pembeli yang berhak atas BBM bersubsidi, bukan volume BBM yang disubsidi,” tegas Eddy, mengklarifikasi isu yang berkembang.
Eddy menambahkan sosialisasi yang jelas dan efektif sangat dibutuhkan agar tidak muncul isu yang tidak diinginkan, seperti kenaikan harga BBM, yang bisa memperparah kondisi ekonomi masyarakat. Ia mengungkapkan kekhawatiran warga yang layak mendapatkan subsidi.
“Masyarakat yang berhak mendapat subsidi sangat cemas akan dampak dari kenaikan harga BBM terhadap kehidupan mereka sehari-hari, termasuk kesulitan dalam mencari pekerjaan dan naiknya harga barang kebutuhan pokok,” ungkapnya.
Eddy juga memaparkan tentang anggaran kompensasi untuk Jenis BBM Tertentu (JBT-Solar) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP-Pertalite) tahun 2024 yang diperkirakan mencapai Rp163 triliun. Namun, ironisnya, sebagian besar subsidi tersebut justru dinikmati oleh kelompok yang mampu.
“Dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat setiap tahun, pemerintah harus berhati-hati dalam pengelolaan subsidi ini agar tidak meleset dari sasaran yang tepat. Terlebih lagi, BBM merupakan produk impor yang menguras devisa dan membebani APBN,” pungkas Eddy. (ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
