Ketua DPRD Kutim Joni Soroti Penundaan HPS dalam Proyek Pemerintah
Editorialkaltim.com – Ketua DPRD Kutai Timur, Joni, menyoroti masalah keterlambatan dalam penyampaian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh pemerintah, yang mempengaruhi progres proyek-proyek yang sedang berjalan.
Joni menyampaikan hal ini di kantor DPRD Kutim, setelah mengikuti pengarahan dari KPK bersama seluruh dewan Kutim di ruang Panel pada Rabu, 15 November 2023. Ini menjadi perhatian khusus mengingat pentingnya HPS dalam pengawasan dan pelaksanaan proyek.
Dalam keterangannya, Joni menjelaskan bahwa meskipun proses pengawasan telah berjalan, namun progres di lapangan mengalami kendala akibat belum adanya penyampaian HPS dari pemerintah. “Kendala utama yang kami hadapi saat ini adalah belum adanya HPS yang disampaikan oleh pemerintah,” ungkap Joni.
Menurut Joni, pemerintah telah menyatakan bahwa HPS untuk proyek-proyek tersebut sudah tersedia dan diharapkan segera di-upload serta dinilai sesuai dengan ketentuan yang ada. “Informasi terbaru yang kami dapat, HPS sudah siap dan akan segera di-upload untuk penilaian,” kata Joni.
Joni juga menyampaikan bahwa proses penilaian HPS tersebut akan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Permendagri). Hal ini diharapkan dapat segera diselesaikan untuk memperlancar pelaksanaan proyek-proyek yang terhambat.
Mengakhiri pernyataannya, Joni menyampaikan harapan bahwa pemerintah akan segera menyelesaikan masalah terkait HPS ini. “Kami berharap pemerintah segera meng-upload HPS tersebut agar proses pelaksanaan proyek dapat berlangsung lancar,” tuturnya.
Ketua DPRD Kutim ini menekankan pentingnya kerja sama antara DPRD dan pemerintah daerah dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek pemerintah. (lin/adv).
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
