DPRD Bontang Soroti Kisruh PT Laut Bontang Bersinar

Editorialkaltim.com – DPRD Bontang menyikapi konflik internal yang terjadi di PT Laut Bontang Bersinar (LBB), sebuah anak perusahaan Perumda AUJ. Pelaksanaan pembentukan badan usaha pelabuhan pada 2021 dikritik sebagai langkah yang terlalu cepat, dengan manajemen yang harus mencari dana tanpa dukungan modal yang cukup.

Agus Haris, Wakil Ketua DPRD Bontang, menyoroti bahwa komposisi modal yang dijanjikan tidak sesuai dengan kenyataannya. “Klausul komposisi modal 70% dari Perumda AUJ dan 30% dari PT Bontang Transport hanya sebatas janji lisan. Tidak ada bukti nyata dari suntikan modal tersebut,” ungkap Agus.

Masalah lainnya yang menimpa LBB adalah keterlambatan gaji karyawan serta pembayaran BPJS Ketenagakerjaan. DPRD menantikan solusi dari manajemen dan direksi. “Kami akan tunggu hingga Januari. Mereka telah berjanji untuk melakukan perbaikan,” jelas Agus.

Namun, jika masalah tersebut belum terselesaikan, DPRD akan mengambil tindakan lebih lanjut. Meski belum membeberkan langkah apa yang akan diambil, sumber mengatakan bahwa bisa jadi berupa pembentukan panja atau pansus.

Berkaitan dengan perubahan status menjadi perseroda, Agus menekankan bahwa kepercayaan publik terhadap kondisi perusahaan saat ini sangat rendah. “Direksi harus menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu sebelum memikirkan perubahan status,” tegasnya.

Pendapatan dari mitra digunakan untuk pembayaran kontribusi tetap ke kas daerah. PT LBB telah dua kali menyetor ke pemerintah dengan total hampir Rp 1 miliar. Namun, bagi hasil belum dapat dilakukan karena harus menyelesaikan perjanjian dengan mitra.

“Pembayaran kontribusi sudah ada buktinya. Tetapi bagi hasil belum bisa dilakukan. Kecuali ada suntikan modal dari Perumda AUJ atau Pemkot,” pungkas Agus (lin/adv)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom