63 Persen Subsidi Pertalite Dinikmati Masyarakat Mampu
Editorialkaltim.com – Kebijakan subsidi energi kembali menjadi sorotan setelah temuan terbaru menunjukkan penyaluran belum tepat sasaran. Subsidi bahan bakar minyak jenis Pertalite justru lebih banyak dinikmati kelompok ekonomi menengah ke atas dibanding masyarakat yang membutuhkan.
Temuan ini diungkap Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, berdasarkan kajian tahun 2023. Hasil analisis tersebut mencatat sekitar 63 persen pengguna Pertalite berasal dari rumah tangga berpendapatan menengah hingga tinggi.
“Pekerjaan dari pemberian subsidi ini adalah bagaimana kita bisa menargetkan masyarakat yang membutuhkan secara tepat dan adil,” ujarnya Kamis (23/4/2026) lalu.
Ia menilai skema subsidi berbasis komoditas selama ini berpotensi memicu pemborosan anggaran negara. Tanpa perbaikan sistem, bantuan tersebut berisiko terus dinikmati kelompok yang secara finansial tidak berhak.
Menurutnya, persoalan ini tidak sekadar soal ketimpangan distribusi, melainkan juga ancaman serius terhadap ketahanan fiskal negara jika terus dibiarkan.
“Pekerjaan ke depan adalah bagaimana kita bisa menargetkan masyarakat yang membutuhkan, bukan masyarakat kelas menengah ke atas,” katanya.
INDEF juga mengingatkan potensi lonjakan beban anggaran jika harga minyak dunia mengalami kenaikan signifikan. Dalam simulasi yang dilakukan, kenaikan harga minyak dari kisaran US$70 menjadi US$100 per barel dapat mendorong pembengkakan subsidi Pertalite secara drastis.
Awalnya, kebutuhan subsidi diperkirakan sekitar Rp29,3 triliun per tahun. Namun, dalam skenario harga tinggi, angka tersebut bisa melonjak hingga kisaran Rp129,6 triliun sampai Rp140,7 triliun.
Kondisi akan semakin berat jika terjadi krisis geopolitik global. Dalam situasi tersebut, beban fiskal untuk subsidi Pertalite diprediksi meningkat hingga 380 persen, sementara total kompensasi energi berpotensi naik hingga 50 persen dari kondisi normal.
“Inilah beban dari subsidi energi, pertanyaannya hari ini apakah APBN kita cukup sampai akhir tahun jika tekanan ini terjadi,” ujarnya.
Di sisi lain, ketimpangan terlihat jelas jika dibandingkan dengan dukungan terhadap kendaraan listrik. Saat ini, alokasi subsidi kendaraan listrik hanya sekitar Rp43,7 triliun per tahun, jauh lebih kecil dibanding subsidi energi berbasis BBM.
Bahkan, subsidi kendaraan berbasis BBM tercatat mencapai Rp296,1 triliun dan berpotensi melonjak hingga Rp481,4 triliun dalam situasi krisis.
Ketergantungan tinggi terhadap BBM fosil dinilai menjadi tantangan besar bagi ketahanan energi nasional. Selain mendorong impor, kondisi ini juga membuat perekonomian domestik rentan terhadap gejolak global.
“Jangan sampai masyarakat tidak mampu hanya mengakses BBM berkualitas lebih rendah, sementara yang mampu menikmati kualitas lebih baik,” tutupnya.(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
