Editorialkaltim.com – Kepolisian Daerah Kalimantan Timur menyiapkan ribuan personel gabungan guna mengawal rencana aksi unjuk rasa besar di Samarinda yang dijadwalkan berlangsung, Selasa (21/4/2026). Pengamanan ini dilakukan agar jalannya penyampaian aspirasi masyarakat tetap tertib, aman, dan tidak mengganggu aktivitas publik.
Sebanyak 1.700 personel diterjunkan dari berbagai unsur, mulai kepolisian, TNI, Satuan Polisi Pamong Praja, tenaga kesehatan, hingga petugas pemadam kebakaran. Mereka akan difokuskan di dua titik utama aksi, yakni Kantor DPRD Kalimantan Timur dan Kantor Gubernur Kalimantan Timur. Aksi tersebut direncanakan dimulai pukul 10.00 WITA.
Kapolda Kalimantan Timur Endar Priantoro menegaskan pengamanan akan mengedepankan pendekatan humanis agar situasi tetap kondusif selama aksi berlangsung.
“Kami menurunkan personel gabungan untuk memastikan aksi berjalan aman, tertib, serta mengedepankan pendekatan humanis tanpa tindakan represif selama situasi kondusif,” ujarnya Selasa (21/4/2026), di Samarinda.
Endar menjelaskan, langkah ini menjadi bagian dari strategi menjaga stabilitas keamanan daerah sekaligus memberi ruang bagi masyarakat menyampaikan aspirasi secara terbuka. Ia menekankan pentingnya pengendalian situasi tanpa memicu gesekan di lapangan.
“Kami juga telah berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan lintas agama guna mencegah potensi provokasi serta menjaga situasi tetap aman,” katanya.
Selain itu, aparat juga telah menjalin komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat guna memperkuat kesadaran kolektif dalam menjaga ketertiban selama aksi berlangsung. Upaya tersebut dilakukan sebagai langkah preventif untuk menghindari potensi konflik.
Di sisi lain, aksi unjuk rasa ini digagas Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi tata kelola pemerintahan daerah. Sejumlah isu yang disorot di antaranya dugaan praktik nepotisme hingga kebijakan yang dinilai kurang transparan.
Koordinator Lapangan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim Erly Sopiansyah menyampaikan bahwa aksi tersebut bertujuan mendorong perbaikan sistem pemerintahan agar lebih berpihak kepada masyarakat luas.
“Kami menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pemerintah daerah termasuk tim ahli gubernur agar transparan serta tidak membebani anggaran publik,” ujarnya.
Aksi ini juga diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan di Kalimantan Timur. Massa berencana menyampaikan tuntutan secara damai dan terorganisir di dua titik aksi utama.
Pihak kepolisian mengimbau seluruh peserta aksi agar menjaga ketertiban, mematuhi aturan, serta tidak mudah terprovokasi demi terciptanya suasana yang aman dan kondusif di Samarinda.(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
