Editorialkaltim.com – Wakil Wali (Wawali) Kota Bontang Agus Haris menyoroti tindak lanjut administrasi pengadaan komponen eskalator di Pasar Taman Rawa Indah. Persoalan muncul setelah komponen yang semula direncanakan untuk diperbaiki diganti dengan barang baru, tetapi perubahan pekerjaan tidak segera disesuaikan dalam dokumen pengadaan.
Agus Haris mengatakan, berdasarkan hasil pendalaman, pihak ketiga awalnya membawa komponen eskalator ke Surabaya untuk diperiksa. Hasil pemeriksaan menunjukkan komponen lama tidak layak diperbaiki karena berpotensi kembali mengalami kerusakan.
Pihak ketiga kemudian menyarankan penggunaan komponen baru. Rekomendasi itu diteruskan kepada dinas terkait dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar hingga akhirnya dilakukan pembelian dan pemasangan komponen baru.
“Setelah dicek, ternyata komponen lama tidak ekonomis untuk diperbaiki. Karena itu muncul rekomendasi untuk menggantinya dengan yang baru,” ujar Agus Haris, Kamis (27/8/2026).
Menurutnya, persoalan bukan terletak pada keputusan mengganti komponen, melainkan dokumen pekerjaan yang tidak segera diubah setelah terjadi perubahan di lapangan.
Ia menilai, ketika spesifikasi pekerjaan berubah, dinas seharusnya langsung menempuh mekanisme administrasi yang tersedia. Dengan demikian, pembayaran tidak terkendala setelah pekerjaan selesai.
“Begitu kondisi pekerjaan berubah, administrasinya juga harus ikut disesuaikan. Jangan sampai pekerjaannya sudah selesai, tetapi dokumen masih menggunakan perencanaan awal,” jelasnya.
Pria yang akrab disapa AH ini menyebut perubahan tersebut masih dapat dituangkan melalui berita acara maupun perubahan kontrak, kemudian dilaporkan sesuai mekanisme pengawasan yang berlaku. Namun, proses itu tidak dilakukan sejak awal sehingga kewajiban pembayaran menjadi persoalan yang harus diselesaikan pemerintah daerah.
Ia menilai kejadian tersebut menunjukkan perlunya aparatur lebih responsif terhadap persoalan teknis yang muncul selama pekerjaan berlangsung. Kehati-hatian dalam administrasi jangan sampai membuat penyelesaian pekerjaan dan pembayaran berlarut-larut.
“Yang perlu dibenahi adalah cara kita merespons perubahan di lapangan. Jangan menunggu sampai pekerjaan selesai baru memikirkan bagaimana dasar pembayarannya,” tegasnya.
Kewajiban pembayaran atas pengadaan komponen tersebut kini berkisar Rp100 juta. Pemerintah Kota Bontang perlu menyiapkan dasar administrasi agar kewajiban itu dapat diselesaikan sesuai ketentuan.
Lebih lanjut, Agus mengatakan terdapat mekanisme dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk mengakui kewajiban tersebut sebelum pembayaran dilakukan.
Di sisi lain, ia memastikan komponen yang terpasang di eskalator merupakan barang baru. Kepastian itu berdasarkan hasil pengecekan terhadap pekerjaan sehingga persoalan lebih berkaitan dengan kesesuaian nomenklatur dan administrasi pengadaan.
“Barang yang terpasang memang baru. Yang menjadi kendala adalah bagaimana perubahan dari rencana awal itu dituangkan secara resmi agar pembayaran memiliki dasar yang jelas,” katanya.
Agus juga menyoroti pentingnya kesinambungan sistem ketika terjadi pergantian pejabat maupun pimpinan perangkat daerah. Menurutnya, pekerjaan yang sedang berjalan harus tetap terpantau meski terjadi perubahan personel.
“Pergantian orang tidak boleh memutus proses pekerjaan. Setiap kegiatan harus punya catatan dan mekanisme pengawasan yang jelas supaya pejabat berikutnya bisa melanjutkan tanpa kehilangan informasi,” pungkasnya. (lia/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
