Editorialkaltim.com – Sejumlah fraksi DPRD Kaltim menyoroti kondisi keuangan daerah yang tengah menghadapi tekanan. Sorotan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-30 DPRD Kaltim dengan agenda pandangan fraksi terhadap Nota Penjelasan Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Selasa (29/9/2026).
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengatakan, pandangan fraksi cukup keras karena kondisi fiskal daerah mengalami tekanan berat. Salah satu penyebabnya ialah pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi sumber penting pendapatan daerah.
“Memang semua fraksi tentu agak keras karena APBD kita sangat drop. Selain DBH yang terpotong, kita hampir 80 persen, 76 persen sekian,” katanya.
Hasanuddin menjelaskan, penurunan penerimaan tersebut berdampak langsung terhadap kemampuan fiskal Kaltim. Tekanan keuangan daerah juga bertambah seiring menurunnya kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Ia mencontohkan Bankaltimtara yang mengalami penurunan pendapatan hingga sekitar Rp140 miliar.
“Ditambah lagi BUMD kita ini mengalami penurunan drastis. Bank Kaltimtara turun sampai Rp140 sekian miliar. Jadi memang kondisinya tidak baik-baik saja,” ujarnya.
Menurut Hasanuddin, kondisi daerah turut menghadapi tantangan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kaltim. Bencana tersebut membutuhkan proses pemulihan dan turut memberikan tekanan terhadap aktivitas di sektor lainnya.
“Di tengah lagi masyarakat kita ada banyak bencana seperti karhutla dan seterusnya,” katanya.
Hasanuddin menyebut APBD Perubahan 2026 mengalami defisit hampir Rp900 miliar. Total belanja daerah tercatat sekitar Rp14 triliun, sedangkan pendapatan berada di kisaran Rp13 triliun.
“Di perubahan ini minus, kita minus sekitar hampir Rp900 sekian miliar. Belanjanya sekitar Rp14 triliun, pemasukan sekitar Rp13 triliun. Jadi memang kritis,” jelasnya.
Selain kondisi fiskal, fraksi-fraksi DPRD Kaltim turut menyoroti transparansi pengelolaan keuangan daerah. Meski ruang fiskal menyempit, Hasanuddin mengapresiasi pemerintah daerah yang masih mampu menyelesaikan sejumlah kewajiban keuangan.
Ia mengatakan kewajiban yang sebelumnya belum dibayarkan, termasuk berkaitan dengan Dinas Kesehatan Kaltim, kini telah diselesaikan.
“Kita masih bersyukur pemerintah masih bisa membayar semua kewajiban-kewajibannya. Walaupun kemarin masih ada dari Dinkes yang belum dibayarkan, terkait itu sudah alhamdulillah sudah diselesaikan,” pungkasnya. (adr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
