Editorialkaltim.com – Kasus doxing atau penyebaran data pribadi kini makin marak terjadi, termasuk menimpa pejabat publik. Fenomena ini dinilai sebagai bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital.
Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, menyoroti serius praktik doxing yang menurutnya tak sekadar pelanggaran privasi, tapi juga intimidasi terhadap suara publik.
“Kasus doxing ini bukan soal sepele. Ini adalah intimidasi yang membungkam ruang publik dan membuat masyarakat takut dan enggan berpendapat,” kata Samri.
Ia juga menyesalkan sikap pihak eksekutif yang kerap memandang kritik dari legislatif sebagai bentuk konfrontasi.
“Kami menjalankan fungsi pada pengawasan. Namun, kritik yang dikeluarkan justru dianggap serangan. Sedangkan, jika kami diam, publik bilang kami tidak bekerja,” ujarnya.
Samri menambahkan, DPRD tak hanya memberi kritik, tetapi juga menawarkan solusi. Sayangnya, tidak semua masukan mendapat respon sebagaimana mestinya dari pemerintah.
Meski begitu, Samri mendesak aparat penegak hukum untuk menindak serius kasus-kasus doxing yang terjadi.
“Setiap ada kritik, pasti muncul upaya pembungkaman. Entah lewat narasi negatif atau penyebaran data pribadi seseorang. Ini perlu dihentikan,” tutupnya.(nit/ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
