Ishaq Dorong Restrukturisasi Kepengurusan Forum TJSL PPU
Editorialkaltim.com – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Ishaq mendorong restrukturisasi kepengurusan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dibentuk pemerintah daerah. Ia menilai susunan kepengurusan saat ini perlu dibenahi dengan melibatkan lebih banyak unsur, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, perusahaan, hingga perwakilan masyarakat.
Menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada keberadaan Forum TJSL, melainkan pada komposisi kepengurusannya. Forum tersebut, katanya, seharusnya tidak hanya didominasi perwakilan perusahaan, tetapi juga memberi ruang bagi unsur lain yang berkepentingan terhadap pembangunan daerah.
Ishaq mengusulkan agar kepala daerah menjadi ketua Forum TJSL, sedangkan wakil bupati menjabat ketua harian. Keterlibatan langsung pimpinan daerah dinilai diperlukan agar koordinasi dan pelaksanaan program berjalan lebih efektif.
“Yang kami dorong kemarin itu dipimpin langsung oleh kepala daerah sebagai ketua Forum TJSL, kemudian ketua hariannya dipimpin wakil bupati,” ujarnya saat diwawancarai, Senin (9/11/2026).
Selain pimpinan daerah, Ishaq mengusulkan agar DPRD masuk dalam kepengurusan. DPRD memiliki fungsi pengawasan sekaligus menjadi representasi masyarakat yang dapat menyampaikan kebutuhan pembangunan kepada pemerintah maupun perusahaan.
Ia juga meminta perwakilan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dilibatkan. Dengan komposisi yang lebih beragam, pembahasan dan penentuan program TJSL diharapkan tidak hanya didasarkan pada kepentingan perusahaan, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat.
“Pengurusnya jangan dilepaskan semua dari pihak pengusaha. Harus ada dari unsur perwakilan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, kemudian dari pihak DPRD sebagai representasi masyarakat, dari pemerintah daerah sendiri,” jelasnya.
Ishaq menilai susunan kepengurusan yang ada belum sesuai dengan konsep yang diharapkannya. Karena itu, ia mendorong evaluasi komposisi pengurus agar keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat dalam forum tersebut lebih kuat.
“Menurut saya struktur yang baru dibentuk ini nggak pas,” ungkapnya.
Ia berharap pemerintah daerah mempertimbangkan usulan restrukturisasi tersebut agar kepengurusan Forum TJSL ke depan lebih representatif. Dengan melibatkan berbagai unsur, forum diharapkan mampu mengoordinasikan program tanggung jawab sosial perusahaan secara lebih terbuka dan memberikan manfaat bagi pembangunan Kabupaten PPU. (ta/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
