Editorialkaltim.com — DPRD Kalimantan Timur mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim segera mengambil langkah konkret terkait ratusan guru honorer yang belum bisa mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akibat kendala administrasi.
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Rahmat Ramadhan, sebelumnya mengungkap ada sekitar 600–700 guru honorer yang terhambat karena belum memenuhi syarat pengalaman kerja minimal dua tahun. Ketentuan ini membuat mereka tidak dapat diikutsertakan dalam proses seleksi.
Anggota DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menilai masalah administratif seharusnya tidak menjadi penghalang yang berlarut-larut. Ia menekankan perlunya langkah penyelesaian yang nyata dari Pemprov.
“Kalau hanya faktor administrasi, jangan berhenti pada pernyataan. Harus dicarikan solusinya. Selesaikan persoalan administratif itu. Jangan berdebat, tapi tunjukkan progres untuk menyelesaikan substansi persoalannya,” ujar Agusriansyah, Minggu (30/11/2025).
Agusriansyah menyebut kebutuhan tenaga pendidik di Kaltim saat ini cukup mendesak, baik untuk guru produktif maupun guru bidang studi. Kekurangan tersebut bahkan menjadi salah satu pertimbangan dimasukkannya skema pengajar pengganti dalam Perda Penyelenggaraan Pendidikan yang baru disahkan.
“Karena kekurangan guru itulah, dalam perda baru kami masukkan skema agar pemerintah provinsi bisa menyediakan pengajar pengganti, termasuk mengganti guru yang pensiun melalui mekanisme yang memungkinkan dilakukan Pemprov,” jelasnya.
Ia berharap Pemprov Kaltim segera memberi kepastian bagi para guru honorer yang terdampak serta memastikan mereka tetap memiliki peluang untuk mengikuti seleksi PPPK.(adr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
