KaltimSamarinda

Sosialisasi SPMB di Samarinda Dinilai Belum Maksimal

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti (Foto: Editorialkaltim/Salman)

Editorialkaltim.com – Pelaksanaan sosialisasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Samarinda dinilai masih belum maksimal. DPRD Samarinda menyoroti masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait mekanisme penerimaan siswa baru, meski pemerintah telah melakukan sosialisasi hingga tingkat sekolah dan kecamatan.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti mengatakan secara aturan, petunjuk teknis maupun daya tampung sekolah sebenarnya sudah jelas. Namun, persoalan di lapangan dinilai masih berkaitan dengan kepatuhan pelaksana dan pemahaman masyarakat terhadap sistem tersebut.

Baca  10 Parpol di Samarinda Terima Bantuan Keuangan, Gerindra Paling Besar

“Juknisnya sudah jelas, daya tampung juga sudah ada. Persoalannya tinggal kepatuhan pelaksana dan pemahaman masyarakat terhadap aturan itu,” ujarnya, Senin (25/5/2026).

Menurutnya, masih banyak orang tua yang datang langsung ke DPRD hingga rumah anggota dewan untuk meminta bantuan agar anak mereka bisa diterima di sekolah negeri tertentu. Kondisi itu dinilai menjadi indikator sosialisasi belum sepenuhnya efektif.

“Masih banyak masyarakat datang meminta bantuan supaya anaknya bisa masuk sekolah negeri tertentu. Itu menandakan pemahaman masyarakat masih kurang,” katanya.

Baca  Ketua PWI Kaltim Rahman: Konkerprov Ini Sebagai Barometer Kerja Kepengurusan

Sri menilai pemerintah perlu memperluas pola sosialisasi agar informasi mengenai SPMB lebih mudah dipahami masyarakat. Sosialisasi disebut tidak cukup hanya dilakukan melalui sekolah dan kecamatan, tetapi juga harus menyentuh lingkungan masyarakat secara langsung.

Ia mendorong pemanfaatan media sosial, perangkat RT, hingga kanal informasi lainnya agar masyarakat memahami mekanisme penerimaan siswa secara menyeluruh.

Selain persoalan sosialisasi, DPRD juga menyoroti ketimpangan akses pendidikan di Samarinda. Sri menyebut masih ada sejumlah wilayah yang belum memiliki fasilitas sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama yang memadai.

Baca  DPRD Kaltim Gandeng Unmul untuk Perkuat Kebijakan Berbasis Riset

“Pemerataan pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Ada wilayah yang belum memiliki SD maupun SMP,” tegasnya.

DPRD Samarinda pun mengimbau masyarakat agar mengikuti mekanisme penerimaan siswa sesuai aturan yang telah ditetapkan dan tidak memaksakan anak masuk ke sekolah tertentu demi menjaga sistem pendidikan yang adil dan transparan. (sal/ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button