Bupati PPU Sebut Kontribusi Perusahaan Sawit Belum Sebanding Dampaknya
Editorialkaltim.com – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor menyoroti kontribusi perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di wilayahnya. Menurutnya, manfaat yang diterima daerah belum sebanding dengan dampak aktivitas industri sawit, terutama terhadap infrastruktur.
Hal itu disampaikan Mudyat usai mengikuti rangkaian Workshop AKPSI dan Sawit Expo 2026 di Jakarta, Rabu (8/7/2026).
“Selama ini kontribusi perusahaan lebih banyak melalui CSR, padahal dampak operasional yang ditimbulkan jauh lebih besar,” ujar Mudyat.
Mudyat mengatakan, aktivitas pengangkutan tandan buah segar (TBS) dan crude palm oil (CPO) setiap hari menggunakan kendaraan bertonase tinggi. Armada tersebut melintasi jalan provinsi, kabupaten, hingga jalan desa.
Menurut Mudyat, tingginya intensitas kendaraan angkutan sawit turut mempercepat kerusakan infrastruktur yang digunakan masyarakat.
“Dampak operasionalnya sangat besar, terutama kendaraan bertonase tinggi yang setiap hari mengangkut TBS maupun CPO melalui jalan provinsi, jalan kabupaten hingga jalan desa. Kondisi ini tentu mempercepat kerusakan infrastruktur yang digunakan masyarakat,” katanya.
Ketua Umum Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) itu menilai beban pemeliharaan infrastruktur tidak semestinya hanya ditanggung pemerintah daerah. Perusahaan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam pembangunan wilayah tempat mereka beroperasi.
“Ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama, khususnya perusahaan-perusahaan sawit yang menikmati manfaat dari keberadaan infrastruktur daerah,” tegasnya.
Mudyat berharap manfaat industri kelapa sawit tidak berhenti pada penyerapan tenaga kerja dan program tanggung jawab sosial perusahaan. Kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat juga harus diperkuat.
Menurutnya, kelapa sawit merupakan sektor strategis yang memiliki potensi besar menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah apabila dikelola secara adil dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.
Mengacu pada tema Rapat Koordinasi Nasional AKPSI, “Sawit untuk Rakyat”, Mudyat mendorong perusahaan perkebunan membuka ruang kolaborasi lebih luas dengan masyarakat.
“Semangat Sawit untuk Rakyat harus diwujudkan melalui keterlibatan masyarakat secara langsung. Selama ini masih banyak perusahaan yang cenderung bersifat eksklusif, sehingga manfaat keberadaan perkebunan belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat di sekitarnya,” pungkasnya. (tin/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
