BontangKaltim

Heri Keswanto Soroti Pergantian Perwakilan OPD yang Hambat Pembahasan Raperda

Ketua Komisi A DPRD Bontang Heri Keswanto (Foto: Editorialkaltim/Lia)

Editorialkaltim.com – Ketua Komisi A DPRD Bontang Heri Keswanto menyoroti seringnya pergantian perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda). Kondisi tersebut dinilai menghambat efektivitas pembahasan karena sejumlah materi harus kembali dijelaskan dari awal.

Hal itu disampaikan Heri saat rapat kerja DPRD Bontang terkait Tanggapan dan Jawaban Fraksi-fraksi terhadap Pendapat Wali Kota. Ia berharap Pemerintah Kota Bontang dapat menugaskan personel yang sama sejak tahap penyusunan hingga pembahasan regulasi selesai.

Baca  Kasus Campak Muncul Lagi, DPRD Samarinda Ingatkan Pentingnya Vaksinasi Anak

Menurut Heri, kesinambungan informasi menjadi faktor penting dalam proses penyusunan peraturan daerah. Pergantian peserta rapat kerap menyebabkan pemahaman terhadap materi yang telah dibahas sebelumnya tidak tersampaikan secara utuh.

“Kami berharap pemerintah dapat menugaskan personel yang konsisten mengikuti seluruh tahapan pembahasan. Dengan begitu, proses diskusi bisa lebih efektif dan tidak perlu mengulang materi yang sebenarnya sudah disepakati sebelumnya,” ujarnya, Sabtu (30/5/2026).

Ia menilai konsistensi perwakilan OPD dapat mempercepat penyelesaian Raperda sekaligus meningkatkan kualitas koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah.

Baca  Andi Faiz Targetkan Perubahan APBD Bontang Rampung Sebelum Akhir Masa Jabatan DPRD

Selain dalam rapat pembahasan, Heri juga menyoroti pelaksanaan kunjungan kerja yang kerap tidak melibatkan personel yang terlibat langsung dalam penyusunan regulasi. Akibatnya, hasil kunjungan kerja dinilai kurang maksimal untuk mendukung pembahasan yang sedang berlangsung.

“Kalau yang mengikuti kunjungan kerja berbeda dengan yang membahas Raperda, sering kali informasi yang diperoleh tidak tersambung dengan kebutuhan pembahasan. Ini yang perlu menjadi perhatian bersama,” katanya.

Politikus Partai Gerindra itu berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus diperkuat agar proses pembentukan regulasi daerah dapat berjalan lebih cepat, efektif, serta menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Baca  Muhammad Samsun Soroti Limbah Batu Bara sebagai Penyebab Utama Pencemaran Sungai di Kaltim

“Tujuan kita sama, yaitu menghasilkan regulasi yang baik. Karena itu, koordinasi dan kesinambungan personel yang terlibat menjadi hal yang sangat penting,” pungkasnya. (lia/ndi/adv)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button