Editorialkaltim.com – DPRD Samarinda menyoroti sederet pekerjaan rumah Dinas Perhubungan (Dishub), mulai dari rendahnya serapan anggaran, kesiapan parkir berlangganan, minimnya penerangan jalan umum hingga kebutuhan transportasi massal.
Sorotan itu disampaikan Komisi III DPRD Samarinda dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang membahas evaluasi realisasi anggaran 2026 sekaligus rencana kerja Dishub tahun 2027.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar mengatakan Dishub mengelola anggaran sekitar Rp79 miliar pada 2026. Namun, hingga pertengahan tahun, realisasi fisik dan keuangan baru mencapai sekitar 30 persen.
Menurut Deni, rendahnya serapan anggaran disebabkan sejumlah proyek fisik masih dalam tahap persiapan. Pekerjaan diperkirakan mulai berjalan bulan depan setelah penyesuaian lokasi rampung.
“Realisasi anggaran saat ini sekitar 30 persen. Kegiatan fisik diperkirakan mulai berjalan pada bulan depan karena masih ada penyesuaian titik-titik pekerjaan, termasuk usulan LPJU yang berasal dari bantuan keuangan maupun pokok-pokok pikiran DPRD,” ujar Deni, Kamis (9/7/2026).
Tak hanya serapan anggaran, DPRD juga menyoroti rencana penerapan parkir berlangganan. Dishub diminta memastikan seluruh sistem pendukung siap sebelum kebijakan tersebut diberlakukan secara luas.
“Kami meminta seluruh subsistem parkir berlangganan benar-benar disiapkan. Wilayah penerapannya harus jelas, petunjuk teknis dan SOP petugas juga harus jelas agar masyarakat yang sudah membayar tidak kembali ditarik biaya parkir di lapangan,” katanya.
Deni menyarankan parkir berlangganan lebih dulu diuji coba di sejumlah wilayah. Skema pembayaran juga perlu dibuat fleksibel agar tidak memberatkan masyarakat dan menimbulkan persoalan baru di lapangan.
Persoalan lampu penerangan jalan umum (LPJU) turut menjadi perhatian. Sejumlah ruas jalan protokol, seperti Jalan Pahlawan, Jalan Sutomo, dan Jalan S. Parman, dinilai masih minim penerangan.
DPRD meminta Dishub memperbaiki sekaligus meremajakan tiang lampu yang sudah tidak layak. Perbaikan penerangan di Jembatan Mahkota II juga didorong untuk segera dilakukan demi keselamatan pengguna jalan.
Selain itu, Komisi III meminta Pemkot Samarinda mulai serius menyiapkan transportasi massal. Langkah tersebut dinilai penting seiring meningkatnya jumlah kendaraan pribadi yang berpotensi memperparah kemacetan dan persoalan parkir.
“Jumlah kendaraan di Samarinda sudah hampir menyamai jumlah penduduk. Karena itu masyarakat harus memiliki pilihan transportasi massal agar tidak terus bergantung pada kendaraan pribadi, sekaligus membantu mengurangi persoalan kemacetan dan parkir,” jelasnya.
DPRD berharap berbagai program prioritas Dishub dapat dipercepat dan direalisasikan secara optimal. Perbaikan layanan transportasi, penerangan jalan, serta penataan parkir dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan warga Kota Tepian. (sal/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
