KaltimSamarinda

DPRD Samarinda Soroti Kurikulum hingga Krisis Guru

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti (Foto: Editorialkaltim/Salman)

Editorialkaltim.com – Persoalan pendidikan di Samarinda masih menjadi sorotan DPRD. Mulai dari ketidaksinkronan kurikulum hingga kekurangan tenaga pengajar dinilai perlu segera dibenahi agar tidak berdampak pada kualitas pendidikan.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menilai kebijakan pendidikan saat ini masih membingungkan, terutama bagi siswa dan orang tua. Salah satu yang disorot ialah penerapan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung (calistung) di tingkat TK dan SD.

“Di TK tidak boleh mengajarkan calistung secara penuh, tapi di SD kelas 1 sudah dituntut bisa membaca,” ujarnya, Senin (25/5/2026).

Baca  Terkendala Pipa Sekunder Sebabkan Distribusi Air Bersih Belum Merata di Palaran

Sri menyebut kondisi tersebut membuat banyak orang tua akhirnya memilih memasukkan anak ke tempat les tambahan. Menurutnya, kebijakan pendidikan dari pemerintah pusat perlu diselaraskan agar tidak membingungkan masyarakat.

“Orang tua akhirnya terbebani les tambahan karena anak dituntut siap mengikuti pelajaran sejak awal masuk SD,” katanya.

Selain kurikulum, DPRD juga menyoroti persoalan kekurangan guru di Samarinda. Sri mengatakan setiap tahun ratusan guru pensiun maupun meninggal dunia, sementara pemerintah daerah tidak lagi leluasa mengangkat tenaga honorer.

Baca  DPRD Samarinda Usulkan Skema Baru Penyaluran Gas Elpiji 3 Kg Melalui RT

“Setiap tahun ada sekitar 150 sampai 200 guru pensiun atau meninggal. Sementara pengangkatan honorer juga terbatas,” jelasnya.

Kondisi itu membuat sejumlah sekolah masih kekurangan tenaga pengajar, terutama wali kelas tingkat sekolah dasar dan guru Bahasa Inggris. Padahal, mata pelajaran Bahasa Inggris disebut bakal menjadi pelajaran wajib di tingkat dasar.

Di sisi lain, DPRD Samarinda sebelumnya sempat mengusulkan subsidi bagi sekolah swasta sebagai solusi menampung siswa yang tidak diterima di sekolah negeri. Namun, usulan tersebut belum bisa direalisasikan akibat keterbatasan anggaran daerah.

Baca  DPRD Balikpapan Tanggap Aspirasi Ormas, Antisipasi Potensi Konflik

“Subsidi sekolah swasta sebenarnya pernah kami usulkan, tapi kondisi anggaran saat ini masih menjadi tantangan,” tuturnya.

DPRD berharap pemerintah segera merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih komprehensif, mulai dari penerimaan siswa hingga pemerataan kualitas pendidikan. Langkah itu dinilai penting agar seluruh anak di Samarinda tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak. (sal/ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button