Editorialkaltim.com – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Kalimantan Timur di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (25/6/2026). Sebanyak lebih dari 3.000 petugas diterjunkan untuk mendata seluruh aktivitas ekonomi di Kaltim sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ke depan.
Pencanangan tersebut menandai dimulainya pendataan ekonomi secara menyeluruh yang melibatkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, dunia usaha, hingga masyarakat.
Amalia mengatakan, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kaltim merupakan hasil sinergi antara BPS, Komisi X DPR RI, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta seluruh elemen masyarakat.
“Pada malam ini kita bersama-sama dengan Komisi X DPR RI, Ketua KADIN, dan Bapak Gubernur Kalimantan Timur mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Kalimantan Timur. Ini merupakan kolaborasi yang luar biasa antara BPS, legislatif, dunia usaha, pemerintah daerah, dan seluruh komponen masyarakat,” ujar Amalia.
Menurutnya, sensus ekonomi memiliki peran strategis untuk memotret kondisi riil dunia usaha di Kalimantan Timur. Data yang terkumpul nantinya akan menjadi landasan pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan dan pengembangan ekonomi daerah.
“Dengan adanya sensus ekonomi ini tentunya akan menjadi pelita, menjadi kompas pembangunan untuk masa depan Provinsi Kaltim,” katanya.
Untuk mendukung pelaksanaan sensus, BPS mengerahkan lebih dari 3.000 petugas lapangan yang telah dibekali pelatihan khusus. Pendataan sendiri telah dimulai sejak 15 Juni 2026 dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026.
Amalia menegaskan, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya bergantung pada kerja petugas di lapangan. Partisipasi aktif masyarakat, terutama para pelaku usaha, menjadi faktor penting agar data yang dihimpun benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya.
Ia berharap masyarakat memberikan informasi secara jujur, lengkap, dan akurat saat proses pendataan berlangsung. Dengan begitu, hasil sensus dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
“Semoga didukung juga oleh masyarakat dan para pengusaha dengan memberikan informasi sejujur-jujurnya supaya nanti informasi yang ada dapat dimanfaatkan untuk membuat kebijakan yang lebih tepat guna dan tepat sasaran bagi kepentingan ekonomi Kalimantan,” pungkasnya. (adr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
