KaltimPenajam Paser Utara

PPU Tunggu Tambahan TKD di Tengah Tekanan Fiskal

Sekretaris Daerah PPU Tohar (Foto: Editorialkaltim/Cinta)

Editorialkaltim.com – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih menanti kepastian tambahan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Tambahan dana tersebut diharapkan dapat memperluas ruang fiskal daerah di tengah keterbatasan anggaran.

Persoalan fiskal menjadi salah satu pembahasan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud bersama kepala daerah se-Kaltim di Samarinda. Pertemuan itu membahas strategi pemerintah daerah menghadapi tekanan dan keterbatasan fiskal.

Baca  Polres PPU Panggil Warga Terkait Penggembokan Pipa Air ke Rumah Jabatan Bupati

Sekretaris Daerah PPU Tohar mengatakan tekanan fiskal tidak hanya dirasakan pemerintah kabupaten, tetapi juga pemerintah provinsi. Karena itu, sinergi antardaerah dinilai penting untuk menjaga kondisi keuangan tetap stabil.

“Seluruh daerah harus saling mendukung menjaga kondisi keuangan bersama agar tetap stabil,” ujar Tohar, Senin (10/8/2026).

Menurut Tohar, tambahan transfer dari pemerintah pusat diharapkan dapat memperkuat kemampuan keuangan daerah sekaligus mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan.

Baca  Anggota DPRD Komariah Sebut Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Masih Kurang

Namun, di tengah ketidakpastian tambahan anggaran tersebut, Pemkab PPU memilih memperketat pengelolaan belanja. Setiap pengeluaran dipilah berdasarkan kebutuhan dan prioritas agar anggaran yang tersedia digunakan secara efektif.

Langkah tersebut ditempuh untuk menjaga kesehatan fiskal daerah sekaligus memastikan keterbatasan anggaran tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan yang menjadi prioritas pemerintah.

“Dalam kondisi anggaran daerah yang terbatas, belanja harus digunakan dengan benar-benar berkualitas dan tepat sasaran,” lanjutnya.

Baca  SMKIM 4 Samarinda Persiapkan Diri Ikuti Lomba Teknik Sepeda Motor Yamaha 2025

Pemkab PPU akan memprioritaskan anggaran untuk kebutuhan utama daerah. Program non-dasar baru dapat memperoleh alokasi setelah kebutuhan prioritas terpenuhi dan kondisi keuangan daerah memungkinkan.

Kebijakan itu diharapkan membuat penggunaan anggaran tetap terkendali sembari menunggu kepastian tambahan TKD dari pemerintah pusat. (ta/ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button