Editorialkaltim.com – DPRD Kalimantan Timur terus mencermati temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Nota Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD Tahun Anggaran 2025. Salah satu yang menjadi sorotan ialah pelaksanaan program Gratispol, terutama penyaluran bantuan pendidikan kepada mahasiswa.
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur Ekti Imanuel menegaskan evaluasi terhadap program unggulan Pemerintah Provinsi Kaltim tersebut masih terus berlangsung. Menurutnya, pelaksanaan Gratispol sejauh ini tetap berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
“Gratispol itu kan di Kestra. Tentu semua berproses karena anggaran itu ditaruhnya di universitas,” ujar Ekti, Senin (22/6/2026).
Ia menjelaskan, DPRD Kaltim melalui Komisi IV telah beberapa kali menggelar rapat dengar pendapat (RDP) guna menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Dari pembahasan tersebut ditemukan adanya mahasiswa yang menerima bantuan pendidikan lebih dari satu sumber atau beasiswa ganda.
Menurut Ekti, kondisi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sehingga harus segera ditindaklanjuti.
“Seperti yang diketahui, ada mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dobel. Itu tidak boleh. Mereka harus memilih salah satu. Otomatis bantuan yang tidak dipilih harus dikembalikan melalui universitas kepada Pemerintah Provinsi Kaltim,” katanya.
Ia menerangkan, skema penyaluran dana Gratispol dilakukan melalui masing-masing perguruan tinggi. Universitas bertanggung jawab menyalurkan bantuan kepada mahasiswa berdasarkan data penerima yang telah diverifikasi sesuai ketentuan.
Karena itu, DPRD meminta seluruh perguruan tinggi melakukan validasi data penerima agar tidak terjadi lagi tumpang tindih bantuan yang berpotensi menimbulkan persoalan administrasi maupun temuan dalam pemeriksaan keuangan.
Selain sektor pendidikan, Ekti juga menyinggung program bantuan perjalanan religi yang turut menjadi perhatian publik. Menurutnya, pelaksanaan program tersebut juga akan terus dievaluasi agar tetap berjalan transparan dan sesuai aturan.
“Begitu juga dengan program umrah maupun wisata religi bagi umat Kristiani ke Israel atau Roma. Tidak ada penunjukan langsung terkait travel. Semua berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan,” tegasnya.
DPRD Kaltim memastikan seluruh temuan BPK akan menjadi bahan evaluasi bersama pemerintah daerah agar pelaksanaan program Gratispol maupun program bantuan lainnya dapat berjalan lebih akuntabel dan tepat sasaran.(adr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
