Editorialkaltim.com – Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, mempertanyakan pengelolaan dan distribusi listrik dari pembangkit yang berada di Kota Bontang.
Ia menilai kondisi tersebut ironis karena Bontang sebagai daerah penghasil energi masih menghadapi persoalan pasokan listrik. Hal itu disampaikan Rustam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PLN Kota Bontang, Selasa (15/9/2026). Ia menyoroti besarnya daya yang dihasilkan pembangkit dibandingkan kebutuhan listrik masyarakat Bontang.
Manajer Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) PLN Kota Bontang, Luddie Wied Hardono, menjelaskan beban sistem kelistrikan di Kalimantan Timur cukup tinggi selama Agustus hingga September. Dari sisi pembangkit, pasokan batu bara masih mencukupi untuk menopang pembangkitan sekitar 2 x 100 megawatt.
Menurut Luddie, sistem kelistrikan Bontang telah terhubung dengan jaringan interkoneksi Kalimantan yang mencakup Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat. Pengaturan beban menjadi kewenangan PLN sebagai pengelola jaringan kelistrikan.
Penjelasan tersebut membuat Rustam mempertanyakan kebijakan distribusi listrik. Ia menyebut kebutuhan listrik Bontang sekitar 70 megawatt, sedangkan daya yang tersedia jauh lebih besar.
“Ini sudah listrik ke bawah. Kita mati di lumbung padi. Ternyata di sana bisa memasak 50, di sini 180. Yang dibutuhkan di Bontang hanya 70. Ini benar-benar kita mati di lumbung padi,” tegas Rustam.
Rustam meminta PLN memastikan hak masyarakat Bontang terhadap pasokan listrik dari pembangkit yang berada di wilayah tersebut. Ia juga meminta persoalan itu segera mendapat perhatian serius dan diperjuangkan PLN Bontang.
“Intinya saya menuntut sekarang. Apa yang dikatakan tadi Mas Luddie sebagai perwakilan Kota Bontang, tuntut hak kami. Listrik ini kami masak sendiri, kami olah sendiri, di tempat kami sendiri. Kenapa kami diginikan?” ujarnya.
Ia turut mempertanyakan sistem interkoneksi yang membuat daya listrik dari Bontang disalurkan ke daerah lain. Menurutnya, pembangunan jaringan transmisi ke berbagai daerah harus diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat di wilayah sumber pembangkit.
Legislator Golkar tersebut menilai persoalan ini tidak semata berkaitan dengan kapasitas pembangkitan, tetapi juga pemerataan pemanfaatan energi. Ia meminta kepentingan masyarakat Bontang tidak dikesampingkan dalam pengaturan sistem kelistrikan Kalimantan.
“Boleh masuk akal, tapi kasih kami hak kami. Listrik ini ada di Kota Bontang, dimasak di sini. Masa mau kasih makan orang sana juga, sementara kami kelaparan di Kota Bontang,” pungkasnya.(lia/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
