Editorialkaltim.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Bontang meminta Pemerintah Kota Bontang mengevaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah.
Hal itu disampaikan Sekretaris Fraksi PKB DPRD Bontang, Bonnie Sukardi, saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Bontang, Rabu (17/6/2026).
Bonnie mengapresiasi keberhasilan Pemkot Bontang yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut. Meski demikian, menurutnya, capaian tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan kinerja seluruh sektor pendukung pendapatan daerah, termasuk BUMD.
Berdasarkan laporan realisasi APBD 2025, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terealisasi sebesar Rp4,30 miliar atau 96,66 persen dari target Rp4,45 miliar.
Meski realisasinya tergolong tinggi, PKB menilai masih terdapat ruang untuk meningkatkan kontribusi perusahaan daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
“Fraksi PKB memandang perlu adanya penjelasan dari pemerintah daerah terkait belum tercapainya target pada pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kami ingin mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi capaian tersebut sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bersama,” kata Bonnie.
Ia menilai evaluasi terhadap BUMD penting dilakukan agar setiap perusahaan daerah dapat menjalankan fungsi bisnis secara optimal sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi daerah.
“BUMD harus mampu menjadi salah satu pilar penguatan pendapatan daerah. Karena itu, kinerjanya perlu terus ditingkatkan agar kontribusinya terhadap APBD semakin signifikan dari tahun ke tahun,” ujarnya.
Selain evaluasi, Bonnie juga meminta pemerintah meninjau efektivitas strategi bisnis yang dijalankan masing-masing BUMD. Menurutnya, penguatan tata kelola, pengembangan usaha, dan pengawasan perlu dilakukan agar potensi perusahaan daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal.
“Perlu ada langkah-langkah perbaikan yang terukur, baik dari sisi manajemen, pengembangan usaha maupun pengawasan. Dengan begitu, target yang telah ditetapkan dapat tercapai bahkan meningkat pada tahun berikutnya,” lanjutnya.
PKB menilai peningkatan kinerja BUMD menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Semakin besar kontribusi perusahaan daerah terhadap kas daerah, semakin luas pula ruang fiskal pemerintah untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik.
Meski memberikan sejumlah catatan kritis, Fraksi PKB menyatakan menerima Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.
Bonnie berharap seluruh masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola keuangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Harapan kami, seluruh catatan yang disampaikan fraksi-fraksi tidak hanya menjadi bahan diskusi, tetapi benar-benar ditindaklanjuti sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bontang,” pungkasnya.(lia/ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
