Pemkab PPU Petakan Wilayah Rawan Pangan, Pasar Murah Didorong Jemput Warga
Editorialkaltim.com – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendorong pelaksanaan Gerakan Pasar Murah dan operasi pasar tidak hanya terpusat di kawasan yang mudah dijangkau. Wilayah yang teridentifikasi rawan pangan dan jauh dari pasar justru diminta menjadi prioritas agar intervensi pengendalian harga benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari penguatan sinergi Pemkab PPU bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Balikpapan dalam pengendalian inflasi, ketahanan pangan, serta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan kekeringan di Kabupaten PPU, Kamis (8/10/2026).
Sekretaris Daerah PPU Tohar meminta Dinas Ketahanan Pangan menggunakan neraca ketahanan pangan dan peta kerawanan pangan sebagai dasar menentukan lokasi intervensi. Data tersebut dinilai penting agar pemerintah tidak sekadar menggelar pasar murah, tetapi mengetahui secara tepat masyarakat yang paling membutuhkan akses pangan dengan harga terjangkau.
“Data neraca ketahanan pangan dan peta kerawanan pangan harus benar-benar menjadi dasar operasional kita. Dari sana dapat diketahui wilayah mana yang membutuhkan intervensi dan perlu lebih dahulu dijangkau,” ujar Tohar.
Menurutnya, masyarakat yang tinggal jauh dari pasar maupun sentra pertanian menghadapi beban tambahan karena harus mengeluarkan biaya transportasi untuk memperoleh kebutuhan pokok. Kondisi tersebut dapat membuat harga pangan yang diterima masyarakat menjadi lebih tinggi dibandingkan warga yang tinggal dekat pusat ekonomi.
Karena itu, Tohar mendorong pola pelayanan yang lebih aktif dengan mendatangi wilayah-wilayah tersebut. Pemkab PPU juga diminta memperkuat koordinasi bersama Bulog sehingga penentuan titik operasi pasar maupun Gerakan Pasar Murah dilakukan berdasarkan kebutuhan dan data yang akurat.
“Jangan sampai kegiatan hanya dilaksanakan di lokasi yang memang sudah mudah mengakses pasar. Justru masyarakat yang jauh dari simpul ekonomi perlu kita datangi agar manfaat program pengendalian harga ini lebih tepat sasaran,” katanya.
Upaya menjaga ketahanan pangan juga diarahkan hingga tingkat rumah tangga. Masyarakat didorong memanfaatkan lahan yang tersedia untuk menanam kebutuhan sehari-hari seperti cabai, tomat, terong, bawang daun dan seledri. Selain membantu mengurangi pengeluaran keluarga, langkah sederhana tersebut diharapkan ikut menjaga ketersediaan komoditas pangan dan menekan tekanan inflasi.
Pada kesempatan yang sama, Pemkab PPU dan BI Balikpapan turut memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutla dan kekeringan. BI Balikpapan menyerahkan bantuan sarana dan prasarana penanggulangan bencana kepada BPBD PPU, termasuk baju pemadam tahan api yang diserahkan secara simbolis kepada perwakilan BPBD.
Tohar mengingatkan periode hari tanpa hujan yang semakin panjang membutuhkan kewaspadaan bersama. Masyarakat diminta menghindari pembakaran saat membuka perkebunan maupun membersihkan lahan karena kebakaran, terutama pada kawasan gambut, dapat bertahan selama beberapa hari dan menimbulkan dampak lingkungan serta ekonomi.
“Kondisi sejauh ini masih dapat dikendalikan, tetapi kewaspadaan tidak boleh berkurang. Pencegahan harus dilakukan bersama karena dampak kebakaran bukan hanya terhadap lingkungan, tetapi juga aktivitas dan perekonomian masyarakat,” tambahnya.
Rangkaian kegiatan juga ditandai dengan kick off Gerakan Pasar Murah/operasi pasar Triwulan IV 2026 serta bedah buku penulis lokal “Bebukuan” Tahun 2026. Turut hadir Asisten Administrasi Umum Chairur Roziqin dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Hadi Saputro.
Melalui kolaborasi dengan BI Balikpapan, Bulog dan perangkat daerah, Pemkab PPU berharap pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi pada stabilitas harga, tetapi juga memastikan akses pangan semakin merata. Pendekatan berbasis data diharapkan membuat bantuan dan intervensi pemerintah lebih tepat sasaran, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kegiatan ekonomi. (Adv/Rir)
