Editorialkaltim.com – Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Timur dinilai bukan sekadar mengganggu aktivitas masyarakat. Gangguan pasokan listrik juga disebut memberi pukulan telak terhadap roda perekonomian, mulai dari pelaku usaha mikro hingga industri besar.
Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi Purwoharsojo, mengatakan dampak pemadaman listrik akan langsung terasa di berbagai sektor usaha karena listrik kini telah menjadi kebutuhan utama, sejajar dengan bahan bakar minyak (BBM) dan air bersih.
“Sektor ekonomi pasti terpukul,” tegas Purwadi, Rabu (2/7/2026).
Menurutnya, ketika aliran listrik terhenti, aktivitas ekonomi ikut lumpuh. Pelaku usaha tidak dapat beroperasi secara normal, sementara biaya operasional justru meningkat.
Ia mencontohkan usaha jasa fotokopi yang terpaksa menghentikan layanan saat listrik padam, padahal kebutuhan masyarakat terhadap pencetakan dokumen tetap berjalan. Kondisi serupa juga dialami sektor komunikasi. Meski jaringan internet masih tersedia, perangkat elektronik tidak dapat dimanfaatkan tanpa pasokan listrik.
“Perbankan, usaha laundry yang dikejar tenggat penyelesaian baju pengantin, sampai rumah makan, semua kena pukul. Kalau rumah makan punya genset, mereka harus keluar biaya tambahan untuk membeli solar yang harganya mahal. Siklusnya jadi makin berat,” ujarnya.
Purwadi mengingatkan, persoalan ini menjadi perhatian serius mengingat Kalimantan Timur kini menjadi pusat pembangunan nasional melalui proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, kawasan tersebut membutuhkan pasokan listrik yang andal agar aktivitas pemerintahan maupun pembangunan tidak terganggu.
“IKN dan proyek konstruksi itu perlu listrik besar. Masalah ini sudah ada di depan mata dan harus segera diselesaikan,” katanya.
Menanggapi penjelasan PLN yang menyebut pemadaman dipicu gangguan teknis di dua lokasi secara bersamaan serta defisit daya akibat berhentinya operasional salah satu unit Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Tanjung Batu, Purwadi menilai alasan tersebut merupakan persoalan lama yang terus berulang.
Ia mempertanyakan kesiapan sistem cadangan yang seharusnya mampu mengantisipasi gangguan pada pembangkit utama.
“Masa sekelas BUMN, maintenance begitu tidak ada ban serepnya? Kita saja bawa mobil ada ban serep. Harusnya kalau mesin A diperkirakan turun performanya, mesin B sudah siap menggantikan. Ini memalukan,” kritiknya.
Purwadi juga meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ikut mengawasi keandalan sistem kelistrikan serta memastikan proses pemeliharaan berjalan sesuai standar.
“Jangan sampai nanti dibilang manajemen kerupuk malah marah. Masyarakat ini bayar listrik tidak pernah ngebon. Apalagi yang pakai sistem token, bunyi sedikit langsung diisi. Uangnya ke mana?” katanya.
Ia menegaskan pemerintah dan PLN tidak cukup hanya mengeluarkan imbauan penghematan listrik maupun menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) saat terjadi gangguan. Menurutnya, diperlukan sistem cadangan yang benar-benar mampu menjaga keandalan pasokan listrik agar aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak terus terganggu.
“Harus ada langkah antisipasi dan plan B. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jangan biarkan logika ekonomi kita berjalan di luar akal sehat,” pungkasnya. (adr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
