Editorialkaltim.com – Komisi IV DPRD Kota Samarinda menyoroti rendahnya serapan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda pada Semester I 2026. Di sisi lain, dewan memastikan puluhan calon siswa yang belum lolos ke SMP negeri tetap akan mendapat kesempatan bersekolah melalui tahapan lanjutan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengatakan realisasi anggaran Disdikbud hingga pertengahan tahun baru menyentuh sekitar 21 persen. Bahkan, hasil evaluasi dewan menemukan masih ada sejumlah bidang yang belum merealisasikan anggarannya sama sekali.
“Masih ada beberapa bidang yang serapan anggarannya nol persen. Ini menjadi perhatian kami. Kalau anggaran sudah tersedia tetapi belum ada kegiatan, tentu harus dievaluasi,” kata Novan, Rabu (1/7/2026).
Menurutnya, Komisi IV akan mengawal percepatan pelaksanaan program agar anggaran yang telah disiapkan tidak menumpuk pada akhir tahun. Bersamaan dengan itu, DPRD juga mulai membahas rencana kerja tahun anggaran 2027 dengan memprioritaskan program yang dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan mutu pendidikan.
Selain persoalan anggaran, Novan turut menyoroti pelaksanaan SPMB 2026 yang masih menyisakan kendala, terutama keterbatasan daya tampung SMP negeri di sejumlah wilayah.
Ia mengungkapkan, DPRD sebelumnya menerima laporan dari Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kalimantan Timur terkait 31 calon siswa yang belum mendapatkan sekolah negeri.
“Data 31 siswa itu sudah kami serahkan ke Dinas Pendidikan. Kami akan terus mengawal sampai tahapan lanjutan selesai dan optimistis mereka bisa tertampung di sekolah negeri,” ujarnya.
Novan menjelaskan, saat ini masih tersedia sekitar 300 kursi kosong di SMP negeri yang akan diisi melalui pendaftaran lanjutan secara manual sesuai ketentuan Kementerian Pendidikan. Namun, penempatan siswa tidak selalu berada di sekolah yang menjadi pilihan utama apabila kuota di wilayah asal sudah penuh.
Tak hanya itu, Komisi IV juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan SPMB tahun ini. Salah satu fokusnya ialah memetakan kebutuhan ruang kelas baru maupun pembangunan sekolah di kawasan yang selama ini mengalami kekurangan daya tampung, seperti Samarinda Utara, Sungai Pinang, dan Palaran.
DPRD juga menaruh perhatian terhadap laporan dugaan perubahan titik koordinat dalam sistem SPMB yang disampaikan sejumlah orang tua siswa. Novan menegaskan pihaknya akan meminta penjelasan kepada Satuan Tugas (Satgas) SPMB untuk memastikan dugaan tersebut.
“Kalau nanti memang ditemukan pelanggaran disertai bukti yang kuat, tentu harus ada sanksi sesuai aturan. Kami akan meminta penjelasan dari Satgas atas laporan yang sudah masuk,” tegasnya.
Komisi IV memastikan akan terus mengawal seluruh tahapan SPMB hingga tuntas. Berbagai persoalan yang muncul tahun ini juga akan dijadikan bahan evaluasi agar pelaksanaan penerimaan murid baru ke depan berlangsung lebih transparan, adil, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. (sal/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
