Editorialkaltim.com – Kasus dugaan tindakan asusila di salah satu pondok pesantren (ponpes) di Kutai Kartanegara (Kukar) menuai keprihatinan luas. Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menilai persoalan ini harus ditangani serius tanpa mengabaikan masa depan para santri yang menempuh pendidikan di lembaga tersebut.
Menurut Ahmad Yani, pemerintah daerah bersama DPRD sudah sepakat untuk bersikap tegas. Ia menegaskan, pelaku wajib ditindak secara hukum, sementara pengelolaan pesantren harus dievaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang.
Meski begitu, Ahmad Yani mengingatkan penutupan pesantren tidak boleh dilakukan secara gegabah. Ia menyebut, langkah tersebut justru bisa memutus akses pendidikan bagi santri yang sedang belajar.
“Kalau ditutup, masa depan santri ikut terdampak. Itu yang harus dipikirkan matang,” ujarnya, Sabtu (16/8/2025).
Ia menilai, opsi pembekuan sementara jauh lebih tepat sebagai jalan tengah. Dengan begitu, pengelola masih punya kesempatan untuk memperbaiki manajemen dan melengkapi fasilitas sebelum lembaga kembali beroperasi.
“Kalau siswanya sedikit, fasilitas tidak layak, atau tidak berizin, bisa saja ditutup. Tapi sebelum itu, lebih baik dibekukan dulu sambil diperbaiki,” tegas Ahmad Yani.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya menyiapkan solusi alternatif bagi para santri. Pemindahan ke sekolah atau pesantren lain disebut bisa menjadi jalan keluar jika kondisi ponpes tidak memungkinkan untuk melanjutkan kegiatan belajar.
Ahmad Yani berharap kasus ini bisa menjadi pelajaran penting. Ia menegaskan pengawasan terhadap lembaga pendidikan harus diperketat, agar santri benar-benar mendapatkan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan layak.(ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
