Editorialkaltim.com – Ruang fiskal Kota Bontang menyempit dalam perubahan APBD 2026 setelah kemampuan pendanaan belanja daerah mengalami koreksi. Kondisi tersebut mendorong DPRD Bontang meminta pemerintah lebih selektif menentukan program yang tetap dijalankan hingga akhir tahun anggaran.
Berdasarkan dokumen Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS 2026, kemampuan pendanaan belanja daerah turun dari sebelumnya Rp2,098 triliun menjadi Rp1,979 triliun. Penurunan sekitar Rp118,98 miliar tersebut salah satunya dipengaruhi koreksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025 setelah proses audit.
Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, mengatakan kondisi tersebut harus menjadi perhatian dalam menentukan alokasi belanja. Menurutnya, keterbatasan fiskal tidak boleh membuat pemerintah kehilangan fokus terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
“Jadi, memang kita harus melihat kembali program-program mana yang menjadi prioritas dan mana yang bisa ditunda. Karena kemampuan anggaran kita sekarang harus disesuaikan dengan kondisi riil yang ada,” ujar Andi Faizal usai memimpin rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan perubahan KUA-PPAS APBD 2026, Sabtu (15/8/2026).
Di sisi pendapatan, PAD Bontang juga mengalami koreksi. Target yang sebelumnya diproyeksikan sebesar Rp371,06 miliar turun menjadi Rp361,08 miliar atau berkurang Rp9,98 miliar.
Namun, total pendapatan daerah justru meningkat 1,49 persen dari Rp1,775 triliun menjadi Rp1,801 triliun. Kenaikan tersebut terutama berasal dari pendapatan transfer yang bertambah sekitar Rp36,72 miliar.
Andi menjelaskan, perubahan struktur penerimaan tersebut turut dipengaruhi kebijakan dan mekanisme pengelolaan pajak kendaraan bermotor serta bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Kondisi serupa juga terjadi di tingkat pemerintah provinsi yang turut mengalami penyesuaian penerimaan.
Menurutnya, dampak perubahan fiskal tidak hanya dirasakan dari sisi pendapatan Bontang, tetapi juga berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah provinsi memberikan dukungan kepada kabupaten dan kota.
“Kalau kemampuan provinsi juga mengalami penyesuaian, tentu akan berpengaruh terhadap besaran dukungan yang bisa diberikan kepada daerah. Karena itu, kita harus realistis dalam menyusun pembiayaan sampai akhir tahun,” katanya.
DPRD selanjutnya akan mengawal agar belanja perubahan APBD diarahkan pada program yang memiliki urgensi tinggi dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Penyesuaian anggaran diharapkan tidak mengganggu pelayanan dasar maupun program yang menjadi kebutuhan utama warga.
“Yang penting sekarang bagaimana anggaran yang tersedia bisa digunakan seefektif mungkin sehingga keterbatasan fiskal tidak mengurangi pelayanan yang menjadi hak masyarakat,” pungkasnya. (lia/ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
