Editorialkaltim.com – Komisi III DPRD Kota Samarinda menyoroti kesiapan anggaran dan kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menghadapi ancaman bencana. Penguatan anggaran dinilai penting seiring masih terbatasnya personel teknis hingga peralatan penanggulangan bencana.
Hal itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang membahas realisasi anggaran 2026, evaluasi program, serta rencana kerja dan anggaran (RKA) 2027.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda Deni Hakim Anwar mengatakan realisasi anggaran BPBD hingga Juni 2026 telah menembus 59 persen dari total pagu sekitar Rp10,2 miliar. Sebagian besar anggaran terserap untuk belanja rutin dan kegiatan penanggulangan bencana.
“Serapan anggaran hingga bulan Juni sudah lebih dari 59 persen. Untuk tahun 2027 juga ada usulan kenaikan anggaran menjadi sekitar Rp16 miliar dan kami berharap tidak lagi mengalami pemangkasan karena kebutuhan penanggulangan bencana cukup besar,” ujar Deni, Rabu (8/7/2026).
Komisi III juga menyoroti perubahan nomenklatur pimpinan BPBD dari Kepala Pelaksana menjadi Kepala Badan. Deni menyebut perubahan tersebut tinggal menunggu implementasi sesuai ketentuan yang berlaku. Nantinya, pejabat yang menduduki posisi Kepala Badan akan dilantik setelah seluruh tahapan dan ketentuan terpenuhi.
Selain persoalan kelembagaan, keterbatasan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia turut menjadi perhatian. BPBD masih membutuhkan tambahan tenaga teknis, terutama untuk memperkuat Tim Reaksi Cepat (TRC).
“Kami berharap ada dukungan dari TAPD untuk penambahan tenaga teknis maupun kebutuhan peralatan. Kesiapsiagaan bencana tidak boleh diabaikan karena yang kita inginkan adalah upaya pencegahan, bukan hanya bergerak setelah bencana terjadi,” katanya.
Deni menilai penguatan mitigasi juga perlu dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi kebencanaan. Pemahaman masyarakat dinilai menjadi salah satu kunci untuk menekan risiko korban dan kerugian ketika bencana terjadi.
Menurutnya, indikator BPBD menunjukkan indeks risiko bencana Samarinda terus membaik. Indeks ketahanan daerah juga memperlihatkan tren positif yang perlu dipertahankan dengan dukungan anggaran dan penguatan kapasitas kelembagaan.
Komisi III selanjutnya akan membawa usulan kebutuhan BPBD ke pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD. Deni berharap anggaran penanggulangan bencana menjadi salah satu prioritas dalam penyusunan APBD 2027. (sal/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
