BBM Picu Inflasi PPU, Ekonom Unmul: Ujung-ujungnya Rakyat yang Terbebani
Editorialkaltim.com – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang mendorong inflasi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) berimbas langsung ke kantong masyarakat. Ongkos transportasi dan biaya distribusi meningkat, sementara harga kebutuhan sehari-hari ikut terkerek.
Ahli Ekonomi Universitas Mulawarman Purwadi menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU. Sebab, gangguan distribusi BBM tak hanya berdampak terhadap angka inflasi, tetapi juga menambah beban hidup masyarakat.
“BBM merupakan kebutuhan dasar seperti listrik dan air. Ketika distribusinya terganggu, hampir seluruh aktivitas ekonomi ikut terdampak. Ongkos distribusi naik, biaya transportasi meningkat, dan pada akhirnya memicu inflasi,” kata Purwadi, Rabu (8/7/2026).
Menurut Purwadi, dampak kenaikan biaya akibat persoalan BBM dirasakan hampir seluruh lapisan masyarakat. Petani dan nelayan harus mengeluarkan biaya operasional lebih besar, sementara pengemudi transportasi menghadapi kenaikan pengeluaran untuk bekerja.
Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen harus menanggung kenaikan harga barang akibat membengkaknya ongkos distribusi. Kondisi tersebut berpotensi semakin menekan daya beli jika persoalan distribusi BBM terus berlarut.
Purwadi menilai pemerintah seharusnya mampu mengantisipasi kondisi tersebut. Tren inflasi dan pola kenaikan harga dari tahun-tahun sebelumnya dapat dijadikan dasar untuk mengambil langkah sebelum tekanan ekonomi dirasakan masyarakat.
“Inflasi memiliki pola yang bisa diprediksi. Pemerintah seharusnya melakukan langkah antisipatif, bukan baru bertindak setelah persoalan terjadi,” ujarnya.
Ia menilai operasi pasar murah belum cukup untuk menyelesaikan persoalan. Program tersebut hanya memberikan dampak sementara bagi masyarakat selama akar masalah distribusi dan penyaluran BBM belum dibenahi.
“Persoalan utamanya ada pada distribusi, pengawasan SPBU, ketepatan sasaran subsidi, hingga dugaan penimbunan. Itu yang harus diselesaikan terlebih dahulu, bukan hanya mengandalkan pasar murah,” tegasnya.
Purwadi mendorong Pemkab PPU turun langsung memastikan ketersediaan BBM di lapangan. Koordinasi dengan Pertamina, aparat penegak hukum, dan instansi terkait perlu diperkuat agar penyaluran BBM berjalan lancar serta tepat sasaran.
Pengawasan terhadap SPBU juga dinilai harus diperketat, termasuk memanfaatkan rekaman CCTV untuk mengawasi penyaluran BBM bersubsidi. Langkah itu diperlukan guna mencegah potensi penyimpangan yang akhirnya merugikan masyarakat.
Purwadi mengingatkan inflasi yang terus meningkat dapat menggerus kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika tak segera ditangani, tekanan ekonomi tersebut berpotensi memunculkan persoalan sosial.
“Pemerintah harus hadir sebelum masalah membesar. Tugas pejabat publik adalah turun ke lapangan memastikan distribusi berjalan baik, sehingga inflasi tidak terus membebani masyarakat,” pungkasnya. (tin/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
