Editorialkaltim.com – DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendukung pengusutan dugaan korupsi pemenuhan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Polri didesak segera mengungkap pihak yang bertanggung jawab dan menetapkan tersangka jika penyidik telah mengantongi bukti yang cukup.
Ketua Bidang ESDM DPP IMM Muh Idil mengatakan sektor energi menyangkut kebutuhan dasar dan kepentingan masyarakat luas. Karena itu, setiap dugaan penyimpangan dalam tata kelola energi harus diusut secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu.
“Kami mendukung penuh langkah Polri untuk mengusut tuntas dugaan korupsi dalam rantai pasok batu bara yang berdampak pada terganggunya pasokan listrik nasional,” kata Idil dalam keterangannya di Jakarta.
Menurut Idil, gangguan pasokan listrik tidak hanya menjadi persoalan teknis kelistrikan. Pemadaman listrik juga berdampak terhadap aktivitas industri, perdagangan, pelayanan publik, pendidikan, hingga kehidupan sehari-hari masyarakat.
DPP IMM Bidang ESDM menilai dugaan korupsi yang berkaitan dengan pasokan energi harus menjadi perhatian serius. Terlebih jika penyimpangan tersebut terbukti menyebabkan kerugian negara dan mengganggu keandalan sistem kelistrikan nasional.
Berdasarkan keterangan DPP IMM, penanganan perkara dugaan korupsi pasokan batu bara tersebut telah ditingkatkan ke tahap penyidikan oleh Kortas Tipikor Polri. Kasus itu disebut berkaitan dengan dugaan manipulasi kualitas dan kuantitas batu bara yang dipasok ke PLTU.
Dugaan praktik tersebut disebut menimbulkan kerugian negara dan perekonomian yang diperkirakan mencapai Rp5 triliun.
Idil meminta penyidik tidak hanya mengusut pihak yang berperan sebagai pelaksana teknis. Aparat penegak hukum juga didorong menelusuri aktor intelektual, penerima manfaat, hingga pihak yang memiliki kewenangan dalam proses pengadaan jika ditemukan bukti keterlibatan.
“Penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh. Jangan hanya menyentuh pelaksana teknis, tetapi ungkap siapa pun yang menikmati hasil dugaan korupsi tersebut,” ujarnya.
Selain mendorong penuntasan proses hukum, DPP IMM Bidang ESDM meminta pemerintah mengevaluasi tata kelola rantai pasok batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik nasional.
Evaluasi dinilai penting untuk memastikan proses pengadaan batu bara berjalan transparan dan akuntabel serta mampu menjamin keandalan pasokan listrik di seluruh Indonesia.
DPP IMM Bidang ESDM menyatakan akan terus mengawal perkembangan penanganan perkara tersebut. Organisasi mahasiswa itu juga mendorong perbaikan tata kelola energi nasional agar lebih bersih, berintegritas, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Tidak boleh ada ruang bagi mafia energi yang merugikan negara dan masyarakat. Penegakan hukum tegas harus menjadi momentum memperbaiki tata kelola energi nasional,” tutupnya.(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
