Daerah Penghasil Cuma Terima Rp2 Miliar DBH Sawit
Editorialkaltim.com – Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) mendesak pemerintah pusat mengevaluasi skema dana bagi hasil (DBH) sawit. Daerah penghasil dinilai perlu memperoleh porsi penerimaan lebih besar untuk memperkuat kemampuan fiskal sekaligus membiayai pembangunan infrastruktur.
Desakan itu disampaikan Ketua Umum AKPSI sekaligus Bupati Penajam Paser Utara Mudyat Noor saat membuka Workshop AKPSI dan Sawit Expo 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Mudyat menilai kontribusi industri perkebunan sawit belum sebanding dengan beban yang harus ditanggung pemerintah daerah. Aktivitas angkutan hasil perkebunan kerap menyebabkan kerusakan jalan, sementara anggaran yang diterima masih terbatas.
“Jalan daerah rusak akibat angkutan sawit, tetapi penerimaan sangat terbatas, sedangkan masyarakat terus menuntut pemerintah segera melakukan perbaikan infrastruktur jalan,” katanya.
Menurut Mudyat, rata-rata daerah penghasil sawit hanya memperoleh DBH sekitar Rp2 miliar hingga Rp2,5 miliar setiap tahun. Jumlah tersebut dinilai belum mencukupi kebutuhan pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang menjadi jalur distribusi hasil perkebunan.
AKPSI pun mengusulkan evaluasi mekanisme pembagian penerimaan sektor sawit. Salah satu opsi yang didorong yakni kontribusi dari harga tandan buah segar (TBS) serta optimalisasi penerimaan melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Sawit bukan sekadar produksi dan ekspor, tetapi harus meningkatkan kesejahteraan petani, menggerakkan ekonomi daerah, membangun wilayah, serta memberi manfaat nyata bagi rakyat,” ujarnya.
Gubernur Jambi Al Haris turut mengusulkan penghimpunan seluruh daerah penghasil sawit untuk merumuskan skema kontribusi sebesar 5 persen dari nilai TBS. Dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai pendidikan, pembangunan daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kekayaan sektor sawit harus dirasakan masyarakat secara lebih adil, terutama untuk membiayai pendidikan, pembangunan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan,” imbuhnya.
Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menyebut Indonesia memiliki posisi strategis sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia. Industri sawit juga berperan mendukung ketahanan energi melalui program biodiesel serta pengembangan hilirisasi.
Namun, industri sawit masih menghadapi tantangan regulasi Uni Eropa, kampanye negatif, hingga perubahan perdagangan global. Pengelolaannya dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan dan memberi manfaat ekonomi lebih besar kepada masyarakat.
“Sawit bukan hanya komoditas ekspor, tetapi menyangkut kedaulatan pangan, ketahanan energi, hilirisasi industri, serta pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia secara berkelanjutan,” tutupnya.(tin/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
