Editorialkaltim.com – DPRD Samarinda melakukan verifikasi mendalam terhadap laporan kinerja pemerintah daerah (LKPJ) guna memastikan kesesuaian data dengan kondisi riil di lapangan. Fokus pemeriksaan diarahkan ke capaian Kota Layak Huni serta layanan infrastruktur yang selama ini dilaporkan memiliki tingkat keberhasilan tinggi.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda Abdul Rohim menyampaikan pihaknya memanggil sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) guna mengklarifikasi indikator kinerja yang tercantum dalam laporan tersebut. Proses ini dilakukan bertahap sesuai tema pembahasan, mulai dari infrastruktur hingga indikator kualitas hidup warga kota.
“Kami memverifikasi apakah data-data yang disampaikan dalam LKPJ itu benar, baik dari sisi metodologi maupun fakta di lapangan,” ujarnya Kamis (16/4/2026), Samarinda.
Rohim menjelaskan, secara administratif capaian yang disampaikan pemerintah terlihat sangat tinggi. Bahkan indikator Kota Layak Huni disebut mendekati angka sempurna, sementara tingkat kepuasan layanan infrastruktur dilaporkan mencapai target penuh.
Namun, hasil pemantauan sementara DPRD menunjukkan adanya perbedaan antara angka laporan dengan kondisi yang dirasakan masyarakat sehari-hari. Sejumlah persoalan seperti banjir, pengelolaan kebersihan, hingga kabel utilitas yang semrawut masih ditemukan di berbagai titik kota.
“Secara angka capaiannya hampir 100 persen, tapi ketika kita lihat di lapangan, masyarakat masih merasakan banjir, kebersihan belum optimal, dan kabel semrawut,” katanya.
Ia menilai kondisi tersebut mengindikasikan kemungkinan adanya selisih antara data administratif dengan realitas di lapangan. Meski begitu, DPRD belum mengambil kesimpulan akhir karena tahapan verifikasi masih berjalan dan memerlukan pendalaman lebih lanjut.
“Kita belum bisa menyimpulkan, tapi ada indikasi gap antara data dengan fakta di lapangan. Ini yang akan kami telusuri lebih lanjut,” tegasnya.
Rohim menambahkan, setelah proses klarifikasi bersama OPD rampung, DPRD akan melanjutkan agenda dengan turun langsung ke lapangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan validitas data sekaligus melihat secara langsung kondisi yang dialami masyarakat.
Hasil verifikasi tersebut nantinya akan dibahas dalam rapat konsolidasi DPRD guna merumuskan rekomendasi resmi terhadap LKPJ pemerintah daerah. DPRD berharap proses ini dapat menghasilkan evaluasi yang objektif serta mendorong perbaikan layanan publik ke depan.(sal/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
