Editorialkaltim.com – Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel memastikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tetap dipertahankan. Kepastian itu disampaikan di tengah munculnya wacana penerapan mekanisme kerja tiga hari dalam sepekan di lingkungan pemerintahan.
Ekti menegaskan TPP bukan hanya diterima pejabat struktural, melainkan juga menjadi tambahan penghasilan yang penting bagi guru, tenaga kesehatan, hingga perawat. Karena itu, kebijakan tersebut dinilai masih perlu dipertahankan.
“Terus juga kita masih mempertahankan TPP. Karena TPP ini semuanya kan, seperti tenaga medis, perawat, dan guru,” ujar Ekti, Senin (22/6/2026).
Menurutnya, anggapan bahwa TPP hanya dinikmati pejabat eselon merupakan persepsi yang keliru. Justru, apabila tunjangan itu dikurangi atau dihapus, kelompok yang paling terdampak adalah guru dan tenaga kesehatan yang mengandalkan tambahan penghasilan tersebut.
“Kalau TPP dihilangkan, mungkin eselon II atau eselon I yang dirugikan jumlahnya tidak seberapa. Tetapi yang benar-benar akan dirugikan adalah guru dan perawat. Kasihan guru dan perawat,” katanya.
Ia menilai pemangkasan TPP bagi pejabat tinggi tidak akan memberikan dampak yang terlalu besar dibandingkan dengan ASN yang bertugas di sektor pelayanan publik.
“Kadang-kadang TPP ini seolah-olah hanya milik eselon II atau eselon I. Padahal kalau dipangkas, bagi mereka mungkin tidak terlalu berpengaruh. Tetapi yang terkena dampaknya justru perawat dan guru,” tegasnya.
Karena itu, DPRD Kaltim bersama Pemerintah Provinsi Kaltim berkomitmen mempertahankan kebijakan pemberian TPP. Ekti menyebut Gubernur Kaltim juga memiliki komitmen agar tunjangan tersebut tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran.
“Jadi kita masih mempertahankan itu dan tentu dari Pak Gubernur sendiri menginginkan TPP belum kena,” ungkapnya.
Selain memastikan TPP tetap dipertahankan, Ekti juga menegaskan program pembangunan daerah tidak akan berhenti. Menurutnya, pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas meski pemerintah melakukan penyesuaian anggaran.
“Kalau terkait proses pembangunan tetap berjalan. Infrastruktur tetap berjalan walaupun ada pengurangan anggaran,” pungkasnya. (adr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
