DPMD PPU Dorong Desa Penyangga IKN Lebih Tanggap terhadap Perubahan Sosial

Editorialkaltim.com – Perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa dinamika baru bagi desa-desa yang berada di kawasan penyangga, termasuk Desa Bumi Harapan, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Pemerintah desa didorong meningkatkan kapasitas dalam menghadapi berbagai perubahan sosial yang muncul seiring berlangsungnya pembangunan.

Penguatan tersebut menjadi salah satu fokus kegiatan Jaga Desa di Desa Bumi Harapan dengan mengangkat tema “Permasalahan Sosial di Desa Penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN)”. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten PPU, Tita Deritayati kembali hadir sebagai salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut.

Posisi desa yang berada di sekitar kawasan IKN membuat kesiapan pemerintah desa menjadi semakin penting. Perubahan yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga berpotensi memunculkan dinamika sosial yang perlu dikenali dan diantisipasi sejak awal.

Melalui program Jaga Desa, berbagai persoalan tersebut dibahas sebagai bagian dari upaya membangun pemahaman bersama. Pemerintah desa diharapkan mampu mengidentifikasi persoalan yang berkembang di masyarakat sekaligus menentukan langkah penanganan sesuai tugas dan kewenangannya.

Tidak hanya DPMD PPU, kegiatan tersebut turut menghadirkan narasumber dari Kejaksaan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Keterlibatan lintas sektor tersebut memberikan ruang bagi pemerintah desa untuk memperoleh pemahaman dari berbagai aspek, mulai tata kelola pemerintahan, kesadaran hukum hingga persoalan pertanahan.

Aspek pertanahan menjadi salah satu hal yang perlu dipahami dengan baik oleh desa di tengah perkembangan kawasan. Demikian pula dengan pemahaman hukum dan tata kelola pemerintahan yang diperlukan agar berbagai perubahan dapat dikelola secara tertib dan tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.

DPMD PPU juga mendorong pemerintah desa agar tidak hanya bersikap reaktif ketika persoalan muncul. Kemampuan membaca perubahan sosial, membangun komunikasi dengan masyarakat serta memperkuat koordinasi dengan instansi terkait menjadi bagian penting dalam menjaga kondisi desa tetap aman dan harmonis.

Program Jaga Desa sekaligus menjadi wadah koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, instansi pertanahan dan pemerintah desa. Kolaborasi tersebut diharapkan mempercepat penyelesaian persoalan sekaligus meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam menghadapi perubahan di wilayahnya.

Bagi desa-desa penyangga IKN, penguatan kapasitas menjadi semakin relevan karena pembangunan kawasan akan terus membawa perubahan. Pemerintah desa perlu memastikan masyarakat lokal mampu beradaptasi sekaligus tetap memperoleh ruang untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Melalui kegiatan tersebut, Pemkab PPU berharap Desa Bumi Harapan dan desa penyangga lainnya dapat semakin tangguh menghadapi dinamika pembangunan IKN. Tata kelola yang baik, masyarakat yang memahami aspek hukum serta koordinasi lintas sektor diharapkan menjadi fondasi untuk menjaga pembangunan tetap berjalan selaras dengan kehidupan sosial masyarakat. (Adv/Rir)