Editorialkaltim.com – DPMPTSP Kota Bontang menetapkan standar pelayanan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) dengan waktu penyelesaian maksimal 14 hari kerja.
Kepala DPMPTSP Bontang Muhammad Aspiannur mengatakan, pelayanan tersebut penting untuk memastikan setiap pembangunan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lalu lintas telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
“Analisis dampak lalu lintas diperlukan agar pembangunan yang dilakukan tetap memperhatikan keselamatan dan kelancaran mobilitas masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, standar pelayanan yang jelas memberikan kepastian bagi masyarakat maupun investor dalam mengurus dokumen yang diperlukan sebelum pelaksanaan kegiatan.
Melalui sistem perizinan digital, pemohon dapat mengajukan permohonan secara daring. Seluruh proses dilakukan secara transparan sehingga perkembangan permohonan dapat dipantau kapan saja.
Muhammad Aspiannur menjelaskan, penerapan standar pelayanan juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menciptakan iklim investasi yang kondusif.
“Kami berupaya memberikan pelayanan yang profesional dengan tetap mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi,” katanya.
Selain memberikan kepastian waktu layanan, DPMPTSP juga memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai ketentuan sehingga hasil analisis yang diterbitkan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan pembangunan.
Dengan pelayanan yang semakin baik, pemerintah berharap investasi di Kota Bontang dapat tumbuh tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan kenyamanan masyarakat pengguna jalan. Standar pelayanan Andalalin tercantum dalam Keputusan Kepala DPMPTSP Kota Bontang Nomor 365 Tahun 2023. (RIR/ADV DPMPTSP BONTANG)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
