KaltimPenajam Paser Utara

Data Amburadul Jadi Kendala, PPU Siapkan Sistem Digital Kejar Kabupaten Sehat

Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin (Foto: Humas PPU)

Editorialkaltim.com – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai membenahi persoalan dokumentasi dan pengarsipan program kesehatan menjelang penilaian Kabupaten/Kota Sehat (KKS) 2027. Selama ini, banyak kegiatan di lapangan dinilai belum terdokumentasi maksimal sehingga memengaruhi proses pelaporan dan evaluasi.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Forum Kabupaten Sehat (FKS) PPU mulai menerapkan digitalisasi data melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Forum Kabupaten Sehat (SIM-FKS).

Aplikasi itu disiapkan untuk memudahkan pengumpulan data, pemantauan, hingga pelaporan indikator penilaian Kabupaten Sehat yang selama ini masih tersebar di berbagai perangkat daerah dan kelompok kerja.

Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, mengatakan pencapaian target Kabupaten Sehat tidak cukup hanya mengandalkan program di lapangan. Menurutnya, sistem data yang rapi dan akurat juga menjadi faktor penting dalam proses penilaian.

Baca  Polresta Samarinda Gagalkan Peredaran 987 Butir Ekstasi

“Digitalisasi ini diharapkan memudahkan pengumpulan data, monitoring, serta pelaporan indikator Kabupaten Sehat lebih tepat dan terintegrasi,” ujarnya.

Waris menegaskan aplikasi tersebut tidak boleh sekadar menjadi simbol transformasi digital tanpa pembaruan data yang berkelanjutan. Karena itu, keterlibatan Forum Komunikasi Kecamatan hingga kelompok kerja desa dan kelurahan dinilai penting agar data terus diperbarui dan tervalidasi.

Ia menilai validitas data menjadi salah satu aspek krusial dalam penilaian KKS. Selain mendukung administrasi pemerintahan, sistem itu juga diharapkan dapat menjadi sarana edukasi kesehatan bagi masyarakat.

Baca  Pemuda Muhammadiyah Kalimantan Timur Gelar Seminar Wirausaha Muda

Ketua FKS PPU, Indrayani, mengungkapkan pada penilaian sebelumnya masih terdapat sejumlah catatan di berbagai tatanan Kabupaten Sehat. Salah satu persoalan utama berasal dari lemahnya pengarsipan kegiatan yang sebenarnya sudah berjalan di lapangan.

Menurutnya, banyak program kesehatan dan lingkungan belum terdokumentasi dengan baik sehingga pelaporan ke pemerintah pusat tidak maksimal. Kondisi itu turut menyulitkan proses evaluasi maupun identifikasi perbaikan program dari tahun ke tahun.

“Selama ini kegiatan sebenarnya sudah berjalan, tetapi dokumentasi dan penyimpanan data belum tertata rapi sehingga pelaporan kurang maksimal,” katanya.

Baca  Makmur Marbun Serahkan Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Pusat Tahap I

Melalui SIM-FKS, seluruh dokumen dan data kegiatan nantinya dapat diinput ke dalam satu sistem terpadu. Dengan begitu, proses evaluasi hingga persiapan penilaian Kabupaten Sehat 2027 diharapkan berjalan lebih cepat tanpa harus kembali mengumpulkan dokumen manual.

Langkah digitalisasi tersebut sekaligus menjadi tantangan baru bagi pemerintah daerah. Sistem yang sudah dibangun dituntut benar-benar dipakai sebagai alat kerja, bukan sekadar aplikasi yang ramai saat peluncuran lalu minim pembaruan data. (tin/ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button