KaltimSamarinda

Dana Sawit Menyusut, Pemkot Samarinda Putar Otak Biayai Infrastruktur

Kepala Bidang Penganggaran Bapenda Samarinda, Rachmad Hidayat (Foto: Editorialkaltim/Salman)

Editorialkaltim.com– Pemerintah Kota Samarinda melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mencatat dana bagi hasil (DBH) sektor perkebunan kelapa sawit mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini menjadi perhatian dalam penyusunan program dan penganggaran tahun 2026.

Kepala Bidang Penganggaran Bapenda Samarinda, Rachmad Hidayat, mengungkapkan alokasi DBH sektor perkebunan pada 2026 berada di kisaran Rp127 miliar dari total sekitar Rp1,2 triliun. Anggaran tersebut rencananya difokuskan untuk pembangunan infrastruktur penunjang serta program keberlanjutan.

“Kalau kita lihat trennya, DBH sawit ini makin menurun setiap tahun, karena memang sangat bergantung pada skema bagi hasil dari pusat,” ujar Rachmad, Rabu (14/4/2026).

Baca  Remaja Kubar Bangga Jadi Pembawa Baki di Upacara Penurunan Bendera HUT RI ke-80 Kaltim

Ia menjelaskan, penurunan DBH dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari kebijakan pembagian pemerintah pusat hingga fluktuasi sektor perkebunan. Adapun kawasan perkebunan sawit di Samarinda mayoritas berada di wilayah Palaran dan sekitarnya.

Untuk tahun 2026, Pemkot Samarinda berencana memanfaatkan dana tersebut untuk pembangunan jalan penunjang aktivitas perkebunan serta pelaksanaan program Rencana Aksi Daerah (RAD) kelapa sawit berkelanjutan.

“Fokus kita nanti di 2026 ini untuk pembangunan jalan penunjang dan juga program RAD kelapa sawit berkelanjutan,” jelasnya.

Baca  Warga Samarinda Seberang Antusias Pemeriksaan Mata dan Kacamata Gratis di Puskesmas Baqa

Dari total alokasi, sekitar 80 persen anggaran akan dikelola Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk pembangunan infrastruktur. Sementara 20 persen sisanya dialokasikan untuk sektor ketahanan pangan dan pertanian.

“Alokasinya sekitar 80 persen ke PU untuk infrastruktur, dan 20 persen ke sektor ketahanan pangan,” katanya.

Meski begitu, kebutuhan anggaran infrastruktur dinilai masih jauh dari cukup. Dengan alokasi yang ada, pembangunan jalan yang dapat direalisasikan masih terbatas.

Baca  UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Borong 8 Penghargaan di Festival Internasional SeiBa

“Kalau dari PU sendiri, mereka merasa anggaran itu masih kurang, tapi tetap akan dilaksanakan sesuai kemampuan yang ada,” ungkapnya.

Rachmad menegaskan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan, guna memastikan perhitungan DBH lebih optimal ke depan. Selain itu, perencanaan juga akan dimatangkan agar pemanfaatan anggaran dapat memberikan dampak maksimal bagi pembangunan daerah. (sal/ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button