PPU Raih WTP Lagi, Mudyat: Jangan Sekadar Prestise
Editorialkaltim.com — Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Opini tersebut diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur Mochammad Suharyanto kepada Bupati PPU Mudyat Noor di Kantor BPK RI Perwakilan Kaltim, Samarinda, Senin (25/5/2026).
Meski kembali memperoleh predikat tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah daerah, Mudyat mengingatkan capaian itu tidak boleh sekadar menjadi simbol prestise tahunan.
Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah harus benar-benar berdampak terhadap pembangunan dan pelayanan publik.
“Pengelolaan keuangan yang baik harus berdampak langsung terhadap kualitas pembangunan dan pelayanan masyarakat,” ujar Mudyat.
Ia menilai tantangan pemerintah daerah saat ini bukan hanya mempertahankan opini WTP, melainkan memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tengah tekanan fiskal daerah.
Mudyat juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah memperkuat disiplin administrasi serta pengawasan internal guna meminimalkan potensi kesalahan dalam pelaksanaan program dan pelaporan keuangan.
“Kita ingin seluruh proses pemerintahan berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Di sisi lain, opini WTP kerap menjadi sorotan publik karena dinilai belum tentu sejalan dengan kualitas pelayanan dasar maupun efektivitas pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah daerah dituntut memastikan tata kelola keuangan yang baik benar-benar dirasakan manfaatnya masyarakat.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur Mochammad Suharyanto mengapresiasi ketepatan waktu pemerintah daerah di Kalimantan Timur dalam menyampaikan laporan keuangan kepada BPK.
Menurutnya, kelengkapan administrasi dan dukungan seluruh pihak menjadi faktor penting dalam memperlancar proses audit laporan keuangan pemerintah daerah.
Penyerahan LHP LKPD Tahun Anggaran 2025 itu turut dihadiri Ketua DPRD PPU Raup Muin, Sekretaris Daerah PPU Tohar, unsur pimpinan DPRD, kepala daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Timur, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. (tin/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
