APBD Menyusut, Bupati PPU Siapkan Strategi agar Masyarakat Tetap Nikmati Dampak Ekonomi IKN

Editorialkaltim.com – Keterbatasan anggaran daerah tidak menyurutkan komitmen Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) untuk memanfaatkan perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai peluang memperkuat perekonomian masyarakat. Pemerintah daerah mulai menitikberatkan pembangunan pada program prioritas, peningkatan investasi, serta kolaborasi dengan berbagai pihak.

Strategi tersebut disampaikan Bupati PPU, Mudyat Noor, dalam Talkshow Zona Inspirasi Kompas TV bertema Penajam Paser Utara Menata Masa Depan, Rabu (4/11/2026).

Mudyat mengungkapkan, kemampuan fiskal Kabupaten PPU menghadapi tantangan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalami penyesuaian dari sekitar Rp2,4 triliun pada 2025 menjadi Rp1,9 triliun pada 2026.

Selain itu, alokasi Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026 tercatat sekitar Rp1,4 triliun, mengalami penurunan sekitar 29,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurutnya, kondisi tersebut memengaruhi ruang gerak pemerintah daerah, terutama dalam membiayai pembangunan infrastruktur dan penyediaan berbagai fasilitas pendukung pelayanan masyarakat.

Meski demikian, Mudyat menegaskan penyesuaian anggaran bukan alasan untuk menghentikan pembangunan. Pemkab PPU akan mengutamakan program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya pelayanan dasar, peningkatan kesejahteraan, dan penguatan ekonomi lokal.

“Kondisi fiskal yang terbatas harus kita hadapi melalui efisiensi, terobosan baru, dan kerja sama berbagai pihak. Pemerintah daerah juga perlu lebih aktif mencari alternatif pembiayaan pembangunan,” ujar Mudyat.

Ia menjelaskan, salah satu peluang terbesar Kabupaten PPU adalah keberadaan IKN yang menempatkan daerah tersebut pada posisi strategis dalam pengembangan ekonomi kawasan.

PPU tidak hanya menjadi wilayah yang berbatasan langsung dengan pusat pemerintahan baru, tetapi juga memiliki peran sebagai gerbang, kawasan penyangga, dan bagian dari pengembangan superhub ekonomi IKN.

Sejumlah infrastruktur dinilai dapat memperkuat posisi tersebut, di antaranya Jembatan Pulau Balang, akses Bandara VVIP IKN, Pelabuhan Buluminung, Pelabuhan Penajam, serta potensi pengembangan Kawasan Industri Buluminung.

Kecamatan Sepaku yang menjadi lokasi kawasan inti pemerintahan IKN juga memberikan peluang bagi PPU untuk mengembangkan berbagai sektor ekonomi pendukung.

Namun, Mudyat mengingatkan bahwa posisi geografis yang strategis tidak otomatis menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kita ingin pembangunan IKN benar-benar memberikan nilai ekonomi bagi PPU, mulai dari terbukanya kesempatan kerja, meningkatnya pendapatan warga, hingga pembangunan yang semakin merata di setiap kecamatan,” jelasnya.

Untuk mengoptimalkan peluang tersebut, Pemkab PPU telah menetapkan arah pembangunan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Dokumen tersebut mengusung visi kolaborasi membangun PPU yang unggul, berkeadilan, sejahtera, dan berdaya saing sebagai Gerbang Ibu Kota Nusantara.

Mudyat menyebutkan, terdapat tiga fokus transformasi yang menjadi landasan pembangunan daerah, yakni penguatan struktur ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta pembangunan infrastruktur dan pemerataan wilayah.

Pada sektor ekonomi, pemerintah daerah berupaya mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam dengan memperluas pengembangan industri pengolahan, pertanian modern, perikanan, perdagangan, jasa, logistik, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sementara itu, peningkatan kualitas SDM menjadi perhatian agar masyarakat lokal mampu bersaing dan memanfaatkan kebutuhan tenaga kerja maupun peluang usaha yang muncul seiring perkembangan IKN.

“Kami tidak ingin generasi muda PPU hanya menyaksikan pembangunan IKN dari luar. Mereka harus memiliki keterampilan dan kemampuan untuk terlibat sebagai tenaga profesional, pekerja terampil, maupun pengusaha yang memanfaatkan peluang ekonomi tersebut,” tegasnya.

Di tengah keterbatasan fiskal, Pemkab PPU juga akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta kementerian dan lembaga untuk mendukung pembiayaan program pembangunan strategis.

Upaya tersebut akan dibarengi dengan peningkatan investasi dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memperluas kapasitas pembiayaan pembangunan.

Melalui langkah tersebut, Mudyat berharap Kabupaten PPU tidak hanya menjadi daerah yang terdampak pembangunan IKN, tetapi mampu tumbuh sebagai pusat kegiatan ekonomi baru yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Adv/Rir)