Editorialkaltim.com – Polemik anggaran Rp25 miliar untuk rumah jabatan gubernur beserta fasilitas pendukung di Kalimantan Timur kini masuk perhatian serius pemerintah pusat. Isu yang sempat ramai di ruang publik tersebut mendorong Kementerian Dalam Negeri menurunkan tim pemeriksa, sementara Badan Pemeriksa Keuangan juga tengah mengaudit penggunaan anggaran tahun 2025.
Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur M. Irfan Pranata Safran memastikan perhatian pusat terhadap persoalan ini sudah berjalan. Ia menegaskan proses pemeriksaan tidak hanya berhenti di level daerah, melainkan telah menjadi atensi nasional.
“Sudah jadi perhatian nasional, tim dari pusat sudah bergerak melakukan pemeriksaan awal terkait berbagai komponen belanja yang menjadi sorotan publik luas,” ujarnya Senin (13/4/2026), di DPRD Kaltim.
Ia menyebut, hingga kini belum melihat secara rinci dokumen penugasan tim dari Kemendagri. Namun berbagai komponen belanja yang ramai diperbincangkan berpotensi ikut diperiksa dalam proses tersebut.
“Saya belum melihat rincian surat tugas tim tersebut, namun besar kemungkinan berbagai pengadaan seperti suvenir dan perlengkapan rumah tangga akan ikut diperiksa,” katanya.
Selain pemeriksaan dari Kemendagri, Irfan menegaskan seluruh belanja tahun anggaran 2025 memang sedang diaudit BPK RI. Audit tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan rutin terhadap realisasi anggaran pemerintah daerah.
“Semua belanja tahun 2025 saat ini sedang diaudit oleh BPK, termasuk angka yang menjadi sorotan publik, dan hasilnya akan dituangkan dalam laporan resmi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, hasil audit tersebut akan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dijadwalkan terbit dalam waktu dekat. Angka Rp25 miliar yang ramai dibahas publik dipastikan akan muncul dalam laporan tersebut.
“Nilai yang ramai dibicarakan itu nanti akan muncul dalam LHP BPK akhir bulan ini dan menjadi bagian dari penilaian menyeluruh,” tutupnya.
Irfan menambahkan, hasil audit BPK berpotensi memengaruhi opini keuangan pemerintah daerah. Jika ditemukan catatan tertentu, hal tersebut bisa berdampak terhadap opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang selama ini menjadi indikator kinerja pengelolaan keuangan daerah.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah memberikan klarifikasi terkait anggaran tersebut. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni menjelaskan dana Rp25 miliar dialokasikan untuk pemeliharaan rumah jabatan dalam kurun 2024 hingga 2025.
Menurutnya, anggaran tersebut tidak hanya digunakan untuk rumah dinas gubernur, melainkan mencakup seluruh kawasan, termasuk rumah dinas wakil gubernur, pendopo, hingga guest house yang berada dalam satu kompleks.
“Anggaran itu mencakup seluruh kompleks, bukan hanya rumah gubernur, tetapi juga wakil gubernur, pendopo, dan guest house,” ujarnya dalam podcast Kaltim, Senin (13/4/2026).
Ia mengungkapkan kondisi bangunan yang tidak ditempati selama kurang lebih lima tahun menyebabkan banyak fasilitas mengalami kerusakan. Sejumlah persoalan yang ditemukan antara lain atap bocor, pendingin ruangan tidak berfungsi, sistem sanitasi terganggu, hingga perabotan yang sudah tidak layak digunakan.
Selain sebagai tempat tinggal kepala daerah, kawasan rumah jabatan tersebut juga memiliki fungsi strategis sebagai lokasi kegiatan resmi pemerintahan serta penerimaan tamu penting daerah. Karena itu, perbaikan dinilai penting agar seluruh fasilitas kembali representatif dan dapat digunakan secara optimal. (ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
