Aksi 21 April Diprediksi Besar, Akademisi Unmul Soroti Akumulasi Kekecewaan Publik
Editorialkaltim.com – Aksi demonstrasi yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa (21/4/2026) di Samarinda diprediksi akan melibatkan ribuan massa dari berbagai elemen. Aksi akan dipusatkan di Kantor Gubernur Kalimantan Timur dan Kantor DPRD Kaltim dengan titik kumpul di depan Kantor Gubernur.
Akademisi Fisip Universitas Mulawarman, Safaranita Nur Effendi, menilai fenomena ini tidak sekadar menjadi ekspresi demokrasi, tetapi juga mencerminkan kekecewaan publik yang terakumulasi terhadap respons pemerintah daerah.
“Menurut saya, aksi ini bukan sekadar bentuk ekspresi demokrasi, tetapi juga mencerminkan akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap respons pemerintah daerah yang dinilai belum maksimal,” ujarnya kepada editorialkaltim.com, Senin (20/4/2026).
Ia menjelaskan, demonstrasi kerap muncul ketika saluran aspirasi formal dianggap tidak lagi efektif oleh masyarakat. Kondisi tersebut mendorong publik menyalurkan tekanan melalui aksi massa.
“Demonstrasi sering kali muncul ketika ruang aspirasi formal dianggap kurang efektif. Jika keluhan masyarakat tidak segera direspons, maka tekanan publik melalui aksi massa menjadi pilihan,” katanya.
Safaranita juga menyoroti momentum aksi yang bertepatan dengan peringatan Hari Kartini. Ia menilai hal ini menjadi simbol keberanian masyarakat dalam menyuarakan aspirasi.
“Momentum 21 April juga menarik karena bertepatan dengan Hari Kartini, yang identik dengan semangat keberanian menyuarakan hak dan kepentingan rakyat,” tuturnya.
Sementara itu, rencana pemasangan kawat berduri menjelang aksi turut menjadi perhatian. Menurutnya, langkah tersebut dapat dipahami sebagai upaya pengamanan, namun tetap harus diimbangi pendekatan humanis.
“Pemasangan kawat berduri dapat dipahami sebagai langkah pengamanan untuk mengantisipasi potensi gangguan dan menjaga fasilitas publik,” ucapnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa pendekatan yang tidak tepat justru berpotensi memicu ketegangan di lapangan.
“Namun, jika tidak dibarengi pendekatan persuasif dan komunikasi yang humanis, langkah tersebut justru bisa memunculkan kesan represif serta meningkatkan ketegangan,” katanya.
Secara akademik, Safaranita menilai kegagalan komunikasi antara pemerintah dan massa aksi dapat berdampak serius terhadap stabilitas sosial dan kepercayaan publik.
“Kegagalan komunikasi antara pemerintah dan massa aksi dapat memperbesar konflik sosial, menurunkan legitimasi pemerintah, dan memperdalam krisis kepercayaan publik,” jelasnya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut dalam jangka panjang dapat memicu apatisme politik atau justru gelombang protes yang lebih besar.
“Jika pola ini terus berulang, masyarakat bisa merasa aspirasi mereka selalu diabaikan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan pesan kepada pemerintah daerah, DPRD, dan massa aksi agar menjaga kondusivitas selama demonstrasi berlangsung.
“Pesan saya kepada pemerintah daerah dan DPRD, jadilah pemimpin yang terbuka, siap menerima kritik, dan tidak hanya berorientasi pada kepentingan elite politik,” tegasnya.
“Kepada massa aksi, sampaikan aspirasi secara tertib, damai, dan fokus pada substansi tuntutan,” lanjutnya.
Diketahui, aksi tersebut diperkirakan diikuti 3.000 hingga 5.000 orang yang berasal dari organisasi masyarakat, mahasiswa, hingga serikat pekerja. Koordinator aksi memastikan unjuk rasa akan berlangsung damai dan tertib.
Adapun tiga tuntutan utama yang akan disuarakan, yakni evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan anggaran Pemprov Kaltim, penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta mendesak DPRD Kaltim menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dan independen.
Massa juga menyoroti kebijakan pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar dan rencana renovasi rumah jabatan sebesar Rp25 miliar. Selain itu, posisi Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud dari Fraksi Golkar yang merupakan saudara kandung Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud turut menjadi perhatian publik.
Di sisi lain, dukungan masyarakat terhadap aksi tersebut terus mengalir. Humas Aliansi Rakyat Kaltim, Bella, menyebut dana yang telah terkumpul mencapai sekitar Rp31 juta di luar bantuan logistik.
“Ada pemulung yang datang menyumbang Rp5.000 sambil menitipkan pesan bahwa itu dari masyarakat miskin yang semakin dimiskinkan. Ada juga ibu-ibu penjual balon yang membawa satu dus bantuan. Bahkan dari teman-teman disabilitas juga ada,” tuturnya.
Pihak kepolisian menyatakan telah menerima pemberitahuan aksi tersebut dan menyiapkan pengamanan sesuai prosedur. Polda Kalimantan Timur mengerahkan sekitar 1.700 personel gabungan dari Polri, TNI, Satpol PP, dan instansi terkait.
Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Irjen Endar Priantoro, mengatakan seluruh kesiapan pengamanan telah dilakukan untuk menjaga situasi tetap kondusif.
“Dari sisi personel, peralatan, hingga sistem pengamanan sudah kami siapkan. Kami mengedepankan pendekatan humanis, preemtif, dan preventif,” ujarnya, Jumat (17/4/2026).
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemprov Kaltim belum memberikan keterangan resmi terkait rencana aksi tersebut. Masyarakat diimbau menghindari kawasan sekitar titik aksi guna mengurangi kepadatan lalu lintas saat pelaksanaan berlangsung.(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
